Jakarta, Aktual.com – Pemerintah Republik Indonesia ingin mekanisme “tracebility” (ketertelusuran) diterapkan di berbagai kebijakan negara-negara dalam rangka meningkatkan kerja sama keamanan produk perikanan global.
“Ketertelusuran menjadi salah satu solusi guna mengatasi permasalahan penangkapan ikan secara ilegal,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat membuka Ministerial Meeting on Tracebility of Fish and Fisheries Product di Jakarta, Rabu (27/7).
Menteri Susi mengingatkan, ketertelusuran penting karena data dari sejumlah lembaga internasional menyatakan jumlah armada kapal penangkap ikan saat ini 2-3 kali lebih besar dari kapasitas ikan di perairan global.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI mengajak delegasi yang hadir dalam acara tersebut juga untuk memahami bahwa pemulihan sumber daya samudera adalah kepentingan semua negara.
“Sebagai otoritas pemerintah, kita perlu memastikan produk perikanan yang aman dan juga secara berkelanjutan,” katanya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, ujar dia, juga telah menerapkan tiga pilar yang mendasari operasional kementerian tersebut, yaitu kedaulatan, kesinambungan, dan kesejahteraan.
Sebagaimana diwartakan, sejumlah pasar negara maju di dunia yang menjadi negara sasaran ekspor produk perikanan Indonesia dinilai semakin selektif dan sangat mendorong diberlakukannya “tracebility” (ketertelusuran) dari komoditas perikanan.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
