Jakarta, Aktual.com-Presiden Joko Widodo diminta mengajak bicara partai politik pendukung pemerintahan sebelum mengeluarkan kebijakan strategis.
“Tentu selaku kawan selaku pendukung pemerintahan, kami mengharapkan bila ada kebijakan startegis, sebaiknya dilakukan setelah pembicaraan-pembiacaraan dulu dengan partai-partai pendukung,” kata Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Rabu (27/7).
Dengan demikian, menurut dia, partai-partai pendukung dapat berkontribusi bagi pemerintahan dalam mewujudkan kepentingan bangsa dan negara.
Hal itu disampaikannya seiring dengan perombakan Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo. Partai Golkar masuk dalam pemerintahan dan menempatkan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin.
Ia menambahkan, Partai Golkar pada Munaslub 2016 di Bali telah mencanangkan dukungan terhadap Pemerintahan Jokowi-JK. “Kami melakukannya dengan sepenuh hati tanpa ada tekanan. Indonesia harus melangkah maju dalam kepemimpinan yang demokratis, sebuah pemerintahan yang toleran dan ramah,” katanya.
Partai Golkar, menurut dia, mengerti bagaimana mengisi dan mengarahkan kekuasaan bukan menegasikan kekuasaan tersebut. “Sejarah kita adalah partai pembangunan bukan partai perlawanan atau oposisi,” katanya.
Ia memastikan, pihaknya merupakan pendukung pemerintah yang loyal dan jujur. Namun tetap kritis terhadap hal-hal yang dinilai kurang dan tidak berjalan dengan baik demi perbaikan kinerja dan kepentingan bangsa dan negara.
Golkar akan mengingatkan pemerintah secara santun dan profesional guna memperbaiki kinerja pemerintahan untuk tiga tahun mendatang, katanya.
“Tidak ada yang paling berbahaya selain kawan atau sekutu yang hanya menyampaikan hal yang baik saja meskipun salah, hanya ngasih jempol saja,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
