Jakarta, Aktual.com – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Menteri ESDM, Arcandra Tahar menuntaskan proses reformasi tata kelola sektor energi yang dinilai masih sangat semerawut dan penuh dengan ketidakpastian hukum.
Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah menyampaikan perlunya pembenahan dari berbagai sektor di Kementerian ESDM, terutama Migas, Minerba dan Kelistrikan yang terus menerus menuntut kepastian hukum.
“Sektor Migas dan Minerba revisi Undang-Undangnya harus teliti dan jangan sampai merugikan kepentingan nasional. Kemudian pembangunan 35.000 MW sangat rentan dengan korupsi. Kami berharap jangan sampai ada lagi pejabat di sektor ESDM yang terlibat korupsi!” imbuhnya, Senin (1/8).
Maryati menambahkan, Kementerian ESDM sepanjang tiga tahun terakhir telah melakukan kerja sama strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Program Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Diawali pada tahun 2013/2014 dengan Korsup Minerba, hingga saat ini telah diperluas menjadi Korsup Energi, yang meliputi sektor migas, minerba, kelistrikan, serta energi baru terbarukan.
“Upaya pencegahan korupsi dan penataan sektor ini harus terus dilanjutkan, agar reformasi tata kelola yang benar-benar menunjukkan hasil yang paripurna,” kata Maryati.
Kemudian PWYP Indonesia menyoroti soal pidato Menteri Arcandra setelah pelantikan yang masih dominan menyoroti sektor Migas saja, padahal ada sektor Minerba, Kelistrikan dan Energi baru terbarukan yang harus menjadi prioritas strategis bagi pembenahan tata kelola di sektor energi dan sumberdaya mineral secara keseluruhan.
“Menteri ESDM harusnya menaruh perhatian yang sama porsinya. Kami memahami latar belakangnya Menteri Arcandra cukup kuat di sektor migas, namun kami harap sektor lain jangan di anak tirikan, semua butuh penataan, karena semua sektor energi dan sumberdaya mineral saling terkait satu sama lain,” pungkasnya. (Dadangsah)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
