Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya dalam acara Pencanangan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (1/7). Presiden Joko Widodo menegaskan tax amnesty bukan upaya pengampunan terhadap pelaku tindak kejahatan keuangan namun bertujuan menarik dana warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri, terutama di negara suaka pajak atau tax haven sehingga modal pemerintah untuk memercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air menjadi bertambah. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ama/16.

Jakarta, Aktual.com – Kebijakan Tax Amnesty oleh pemerintahan Jokowi-JK sudah mengarah pada kegagalan. Hal ini terlihat dari respon publik ‘pemilik dana gelap’ tidak menyambut secara antusias atas inisiasi dari pemerintah untuk memperbaiki sektor perpajakan dan menggenjot penerimaan negara.

Namun bagi Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri mengaku tidak mengherankan jika kegagalan ini terjadi, karena ia sejak semula telah memperkirakan bahwa upaya Tax Amnesty tidak akan berjalan efektif dan malah menciptakan ketidak adilan dan kesenjangan bagi masyarakat.

“Ini akibat over optimis, padahal hanya ilusi,” kata Faisal saat diskusi evaluasi kinerja ekonomi pemerintah. Senin (1/8).

Bahkan setelah melihat perkembangan kekinian, semakin memperkuat keyakinan Faisal untuk mengatakan 95 persen tidak akan tercapai target penerimaan negara yang dipatok dari kebijakan Tax Amnesty Rp165 Triliun.

“Saya pesimis Tax Amnesty mencapai 95 persen. Target Rp165 triliun dalam APBN-P tak tercapai. Karena macam-macam, misalnya uang orang Indonesia yang ada di Singapura, tapi orang Indonesia itu telah menetap permanen disana. Perusahaanya pun register di Singapura. Pasti dia mikir, apa urusannya dia bawa uang itu ke Indonesia,” ujarnyan.

Yang lebih lucu menurut Faisal, tindakan Presiden Jokowi secara langsung melakukan sosialisasi Tax Amnesty seakan disatu sisi tak percaya pada Menterinya dan di sisi lain sebagai pertanda sistem pemerintahan tidak berjalan.

Namun yang lebih konyol ujarnya, upaya pemerintah ingin melakukan sosialisasi di negara Singapura adalah merupakan hal yang paling lucu dan menjadi bahan tertawaan publik Singapura.

Dia menegaskan solusi untuk menghadapi kejahatan pajak dengan melakukan amputasi, dalam pengertian lain tidak mengharapkan yang di curi selama ini, namun lebih memaksimalkan dan bertindak tegas terhadap potensi pajak yang ada. (Dadangsah)

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka