Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, menilai, perombakan kabinet jilid dua yang dilakukan Presiden Joko Widodo terkesan dipaksakan.
“Saya menilai, perombakan kabinet jilid dua ini terkesan dipaksakan, hanya karena untuk mengakomodasi kepentingan koalisi partai seperti Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang memberikan dukungan politik pada pemerintahan,” kata Ahmad Atang, di Kupang, Selasa (2/8).
Ia mengemukakan pandangan itu ketika ditanya seputar masuknya orang-orang partai politik, termasuk tokoh zaman orde baru seperti Wiranto dan Enggartiasto Lukita dalam reshuffle jilid II dan kompromi politik Jokowi.
Menurut dia, reshuffle kali ini tidak lebih dari konsolidasi politik Jokowi menuju pilpres 2019. Reshuffle juga tidak memiliki orientasi perbaikan pada sektor mana yang dipandang lemah, sehingga menteri di sektor tersebut perlu dievaluasi.
Padahal, kondisi ini dipandang penting untuk menegaskan komitmen Jokowi dalam mengelola managemen pemerintahan dengan dukungan menteri yang ahli di bidangnya.
“Namun yang terjadi justru para menteri yang oleh publik selalu membuat kegaduhan dengan kebijakan seperti Menpora, Menhukum dan Ham, Menteri BUMN justru lolos dari evaluasi Jokowi,” katanya.
Ia menambahkan, komposisi menteri juga tetap mempertahankan kuota yang menjadi jatah parpol, dan yang ada hanya ganti orang seperti di PKB dan Nasdem, kecuali Hanura yang dikurangi jatahnya.
“Kondisi ini membuktikan bahwa Jokowi memang telah didikte oleh parpol koalisi dalam mengamankan orang-orangnya dalam kabinet,” kata mantan Pembantu Rektor UMK itu.
(ant)
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
