Jakarta, Aktual.com – Rencana pemangkasan anggaran pemerintah yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan dilakukan secara proporsional dan tidak bersifat pukul rata.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (5/8) menjelaskan penurunan belanja kementerian/lembaga tidak terjadi secara merata. Bahkan, ada kementerian/lembaga atau daerah yang dinaikkan, sesuai prioritas arahan UU dan kewajiban kontrak tahun jamak.
Dengan adanya rencana pemangkasan anggaran ini, maka Heri menilai pembahasan APBN perubahan 2016 yang dilakukan beberapa waktu lalu kurang menyeluruh.
“Ini bukti bahwa postur APBN-P 2016 tidak well-disigned, sehingga kredibilitasnya dipertanyakan. Pemerintah sudah diingatkan agar berhati-hati menetapkan asumsi, komposisi pengeluaran, dan belanja dalam APBN-P 2016,” katanya.
Ia menambahkan,”kita tidak bisa berharap banyak pada kebijakan pemangkasan belanja kementerian atau lembaga, sebab itu tidak terlalu efektif. Kalau kita baca realisasi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2015, seluruhnya di bawah pagu yang telah ditetapkan.
Artinya, mayoritas kementerian/lembaga tidak optimal dalam melaksanakan anggaran belanjanya untuk tahun anggaran 2015.” Heri mencontohkan, realisasi anggaran di Kementeriann Keuangan hanya sebesar 83,95 persen dari anggaran belanja sebesar Rp33,7 triliun. Ada sisa anggaran sebesar Rp5,4 triliun yang tidak terlaksana.
Sementara realisasi belanja Kemenkeu 83,95 persen justru mendapat pagu anggaran belanja Rp39,4 triliun atau naik Rp5,7 triliun dari tahun anggaran 2015. Per 7 Juni 2016 lalu, kata Heri, anggaran itu baru terlaksana 30,96 persen.
Ia berharap, revisi kali ini mestinya jadi momentum untuk menghadirkan postur APBN yang kredibel dan dapat dipercaya.
Menurut Heri, sebaiknya penyusunan rencana kegiatan program harus melalui pendekatan perencanaan yang holistik, fokus, terpadu, terintegrasi, dan spesial atau lokasi yang jelas.
Selain itu penyusunan juga harus kreatif menggenjot sumber-sumber penerimaan baru di luar pajak.
Ia juga memberikan penekanan pada proses perencanaan yang integratif hendaknya menekankan pada money follow program yang realistis.
Dan ‘money follow program’ sebaiknya diimplementasikan untuk mengamankan alokasi anggaran pada prioritas relokasi dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga terjadi kesinambungan dan efisiensi program non prioritas, katanya. (Ant)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
