Jakarta, Aktual.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Menteri ESDM Arcandra tahar tidak berpihak serta abai pada pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi. Hal ini ditunjukkan dengan langkah pertamanya melakukan pemotongan anggaran di Ditjen EBTKE.
Dengan kebijakan ini, bukan saja menghentikan rangsangan percepatan program EBTKE, namun juga memberikan sinyal negatif kepada pelaku usaha dan investor serta mitra pembangunan terhadap keseriusan pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan.
“Pemotongan anggaran terbesar terjadi di Ditjen EBTKE. Ini menunjukan Menteri ESDM yang baru menjabat ini tidak berpihak dan abai pada pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi,” kata Direktur IESR, Fabby Tumiwa, Sabtu (6/8).
Padahal, lanjut Fabby, Kebijakan Ekonomi Nasional (KEN) menargetkan pencapaian energi terbarukan sebesar 23 persen dari bauran energi nasional pada 2025, yang saat ini baru pada posisi 5 persen.
Kemudian, dipastikan kebijakan ini juga mengganggu implementasi Program Indonesia Terang (PIT) yang merupakan bagian dari program prioritas presiden dalam hal meningkatkan akses dan pelayanan listrik.
“RPJMN mentargetkan rasio elektrifikasi mencapai 96 persen pada tahun 2019. Penundaan pelaksanaan PIT akan berdampak pada penyediaan listrik di 12600 desa yang menjadi sasaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana memotong anggaran sebesar Rp900 milyar. Pemotongan terbesar dilakukan pada Ditjen EBTKE.
Laporan: Dadang
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
