Jakarta, Aktual.com – Ekonom Faisal Basri sepakat dilakukan pemotongan anggaran Kementerian dan Lembaga sebagai upaya efisiensi belanja, walaupun berpengaruh terhadap perlambatan pembangunan dan layanan publik.
Namun, Presiden Jokowi harus memberi contoh terlebih dahulu sebelum menyetujui sebuah kebijakan. Pasalnya, dalam pengamatan Faisal, justru selama ini Jokowi yang paling banyak melakukan pemborosan anggaran terutama dari aspek perjalanan dinas.
“Tentang efisiensi. Paling banyak melakukan perjalanan dinas adalah Presiden Jokowi. Proyek jalan tol Sumatera saja suda 6 kali presiden meninjau. Harapan saya, presiden yang memberikan contoh terlebih dahulu,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (6/8)
Dia melanjutkan, jika dengan kehadiran Jokowi secara fisik dianggap sebagai wujud kehadiran negara, pikiran seperti itu dinilai tidak tepat.
Seorang presiden harus mengontrol istana, dengan kata lain mengontrol secara lebih luas dan menyeluruh. Untuk itu yang mesti dimaksimalkan adalah berjalannya sistem pemerintah.
“Kalau dengan kehadiran presiden secara fisik sebagai justifikasi kehadiran negara, berarti sistem tidak jalan. Dia itu harus mengontrol situasi dari istana. Perjalanan dinas Jokowi lebih banyak dari Presiden Gus Dur,” pungkasnyan.
Berkaitan dengan efisiensi, baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memotong Rp133,8 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp68,8 triliun.
Laporan: Dadang
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
