Jakarta, Aktual.com – Aktivis Koalisi Anti Mafia Narkoba Usman Hamid menilai sikap Polri, TNI dan BNN yang melaporkan Koordinator KontraS Haris Azhar ke Bareskrim Polri terlalu berlebihan.
Pernyataan Haris dari pengakuan Freedy Budiman seharusnya menjadi bahan koreksi institusi penegak hukum.
“Ada kesan TNI, BNN, dan Polri, bersikap berlebihan dengan melaporkan Haris ke Bareskrim. Kalau kita lihat dari sudut pandang positif bisa jadi medium bagi Haris untuk ungkap data apa yang dia miliki terkait keterlibatan petinggi negara,” katanya dalam diskusi ‘Hitam Putih Pemberantasan Narkoba’, Sabtu (6/8).
Apa yang disampaikan Haris diakuinya mengundang kontroversi. Akan tetapi, ia informasi yang disampaikan juga tidak kalah penting untuk diungkap. Karena itu Usman Hamid berharap pemerintah menindaklanjuti informasi dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dengan membentuk tim independen.
“Kita minta Presiden pertimbangakan bentuk tim investigasi independen, objektif, tanpa khawatir resistensi internal,” jelasnya.
Jika hal terburuk dari kinerja tim independen, katakanlah dugaan keterlibatan aparat penegak hukum tidak terbukti, Usman meyakinkan pemerintah bahwa institusi BNN, Polri dan TNI tidak akan rusak di mata masyarakat.
Dalam prosesnya, tim independen bekerja dengan melibatkan Koordinator KontraS Haris Azhar secara aktif. Berikut pihak-pihak lain untuk menelusuri kartel narkoba di Indonesia. “Seandainya keterlibatan itu tidak pernah ada, percayalah nama ketiga institusi ini tidak rusak,” katanya.
DPR RI, lanjut Usman, bisa menginisiasi pembentukan tim independen. Khususnya pada Komisi III dan Komisi I. Komisi III terlibat menjadi mitra kerja Polri dan BNN, sementara Komisi I dilibatkan karena menjadi mitra TNI.
“(Komisi I) karena dari pembicaraan, ada dugaan keterlibatan TNI. Bukan sekedar sersan, tapi Jenderal bintang dua,” demikian Usman Hamid.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
