Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali menghidupkan posisi wakil menteri ESDM seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun begitu, Komisi VII DPR masih mewanti-wanti jangan sampai sosok yang diangkat menjadi wamen malah orang yang punya latar belakang masalah seperti mantan Wakil Kepala SKK Migas (BP Migas), Johanes Widjanarko.
“Menurut saya, ide menghidupkan Wamen ESDM bisa diterima. Mengingat Menteri ESDM saat ini (Archandra Tahar) sosok baru. Sehingga kurang menguasai medan, karena dia lama di AS,” ujar Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi kepada Aktual.com, Selasa (9/8).
Namun demikian, Kurtubi mengingatkan Jokowi jangan sampai orang yang diangkat malah sosok yang bermasalah.
“Tidaklah elok untuk mengangkat Wamen dari orang yang punya masalah dan disebut-sebut dalam perkara pidana di bidang seputar ESDM, seperti JW (Johanes Widjanarko),” cetus Kurtubi lagi.
Anggota Fraksi Partai Nasdem ini menegaskan, di samping itu JW juga berasal dari lembaga yang memang sudah melanggar hukum.
“Lagian JW adalah mantan pejabat dari lembaga BP Migas yang melanggar konstitusi dan terbukti BP Migas merugikan negara secara finansial,” tandas dia.
Seperti diketahui, Johanes Widjanarko sendiri sempat diberhentikan sebagai Wakil Kepala SKK Migas atas usulan dari Kepala SKK Migas kepada Menteri ESDM pada 8 Januari 2015 silam. Saat itu, usulan pemecatan diteruskan kepada Komite Pengawasan yang terdiri dari Menteri ESDM, Wakil Menteri Keuangan dan Kepala BKPM.
Namun sayangnya, alasan pencopotan Widjanarko tidak pernah terungkap secara terang benderang meski ada dugaan Johanes Widjanarko terlibat suap dan terlibat dalam skandal suap Kepala SKK Migas saat itu, Rudi Rubiandini tahun 2013.
Rencana pengangkatan Johannes Widjanarko sebagai Wakil Menteri ESDM sendiri disayangkan banyak pihak. Ini sangat tidak pantas dan sangat bertolak belakang dengan citra yang sudah dibentuk Jokowi yang selama ini perang dengan mafia migas. (Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
