Jakarta, Aktual.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR-RI, Kurtubi meminta pemerintah tidak terburu-buru melakukan holding energi dengan cara pencaplokan PT PGN kedalam PT Pertamina. Peringatan ini dimaksudkan agar Pemerintah tidak salah langkah, terlebih Undang-Undang Migas belum selesai direvisi.
“Saya imbau pemerintah untuk tahan dulu masalah holding energi. Janganlah ambil keputusan penting bagi negeri padahal kita Komisi VII itu sedang dalam tahapan merevisi UU Migas,” kata Kurtubi di Jakarta Kamis (11/8).
Lebih lanjut Kurtubi mengatakan, Menteri BUMN, Rini Soemarno harus mengerti sistem tata negara dan pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, DPR haruslah jadi bagian dari kebijakan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Selama ini, sepanjang informasi yang dia terima, lembaga DPR khususnya Komisi VI tidak pernah dilibatkan oleh Rini dalam pembahasan holding.
“Harus lah rencana ada pembicaraan dengan DPR menyangkut arah dan kebijakan energi ke depan. Sistem ketatanegaraan kita tidak bisa main sendiri apalagi saat ini kok DPR seperti di-peta kompli. Kan wakil rakyat kita,” ujarnya.
Dia mengkhawatirkan dan tidak menginginkan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah nantinya, justru terjadi penolakan secara mentah-mentah oleh DPR. Maka demikian, kebijakan holding berpotensi meruncingkan sengketa DPR dengan pemerintah selaku lembaga eksekutif.
“Bagaimana nanti bentuk barunya holding energi di mana kita bicara Pertamina dan PGN sudah diputuskan pemerintah tapi dibubarkan sama DPR? Kan repot. Jadi pemerintah tahan diri dulu lah,” pungkas Kurtubi.
Laporan: Dadang Sah
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Nebby
