Jakarta, Aktual.com – Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mencermati adanya unsur kesengajaan dari golongan tertentu untuk menahan anggaran dalam keadaan defisit. Tindakan ini sebagai bentuk angenda neolib untuk masuk melalui permainan defisit APBN.
Pada akhirnya dengan dasar APBN selalu dalam posisi defisit, akan melegitimasi keadaan pencarian dana untuk menutup defisit anggaran tersebut dengan melakukan Penjualan Surat berharga berupa obligasi negara, SUN, Privatisasi BUMN, menjual Aset Negara bahkan berutang pada luar negeri.
“Dampak politik anggaran terhadap ketahanan ekonomi nasional dengan menggunakan strategi anggaran defisit, sebagai bagian dari agenda neoliberalisme dengan tujuan mengekploitasi sumberdaya ekonomi Indonesia,” kata Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono, Jumat (12/8).
Menurut Arief adanya upaya itu menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Bagaimana tidak, dengan semakin tingginya utang negara, tentu nilai tukar mata uang rupiah semakin terpuruk. Dengan demikian aset negara berupa BUMN semakin tergerus dan segera dikuasai asing
“Ini nanti berdampak pada lambatnya pertumbuhan sektor Industri dan manufacturing akibat high cost economy yang disebabkan oleh hutang luar negeri yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran yang tinggi,” tegasnya.
Karena itu menurutnya Presiden Joko Widodo harus berpikir realistis dalam menjalankan roda pemerintahan. Jokowi harus mensinkronkan kemampuan anggaran dengan investasi pembagunan infrastruktur agar tidak membebankan APBN.
(Dadang Sah)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
