Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjawab pertanyaan wartawan mengenai pelaporan dirinya ke MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6). Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR karena diduga melanggar etik dewan dengan memanfaatkan jabatan untuk keperluan pribadi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./aww/16.

Jakarta, Aktual.com – Kian memburuknya perekonomian dalam negeri saat ini ditunjukan dengan adanya tiga kali direvisinya angka pemotongan anggaran oleh pemerintah sejak Mei kemarin, terus menjadi perhatian publik.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon misalnya, dia menilai sejak awal pemerintah yang terlanjur optimis dengan pendapatannya, justru memperlihatkan tidak matangnya dalam melakukan perihitungan ekonomi.

“Dalam mengemukakan programnya, pemerintah selalu mengutarakan optimisme tapi ternyata optimismenya tidak didukung oleh perhitungan ekonomi yang matang. Mulai dari target penerimaan pajak yang meleset hingga Rp234 triliun pada 2015, defisit anggaran semester pertama 2016 yang sudah mencapai target 73 persen dari target APBN P,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (13/8).

“Hingga target tax amnesty yang kurang dari satu persen meskipun sudah satu bulan dirilis, namun semua itu beraswal dari perhitungan anggaran yang tidak matang,” tambah dia.

Karena kondisi itu lah, Fadli menyarankan agar semua pihak terutama tim ekonomi pemerintahan Jokowi untuk menengok kembali pemikiran Mohammad Hatta, proklamator yang juga ekonom Indonesia.

“Jalan keluar yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi tidak boleh keluar dari rel yang telah digariskan oleh konstitusi,” sebut dia.

Bahkan, politikus Gerindra itu mengatakan jalan keluar itu ada pada Pasal 33 UUD 1945. Melalui itu, dirumuskan dan diperintahkan pelaksanaan sebuah sistem ekonomi tidak dibenarkan untuk merubah sekehendak hati.

“Sistem ekonomi atau politik perekonomian adalah cara bagaimana suatu negara mengatur perekonomiannya. Sebagaimana perumus Pasal 33, Hatta berpandangan bahwa politik perekonomian tidak sepenuhnya tunduk pada teori ekonomi, melainkan sebaliknya, teori ekonomilah yang harus tunduk kepada politik perekonomian,” tandas Fadli.

(Novrizal Sikumbang)

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Arbie Marwan