Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengkritik usulan Presiden Jokowi yang ingin membuat kawasan suaka pajak atau Tax Haven.
Pasalnya, rencana yang akan memanfaatkan pulau-pulau kosong di Indonesia untuk berkompetisi dengan negara-negara lain yang punya kebijakan serupa dianggap tidak relevan.
Ia pun mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan Tax Haven. Sebab, selain keuntungan mengalirnya uang atau investasi ke dalam negeri, skema itu juga bisa memberi dampak negatif.
“Skema Tax Haven itu bisa menjadi modus money laundering, penyalahgunaan perusahaan cangkang (shell companies), pendanaan yang keliru, hingga penggelapan pajak. Dalam skala yang lebih luas itu bisa memberi ancaman pada stabilitas sistem keuangan,” ujar Heri di Jakarta, Senin (15/8).
Menurutnya, pemerintah justru mesti mempertimbangkan kepercayaan dan kredibilitas negara ketimbang berurusan dengan ide yang aneh-aneh.
“Tax Haven itu secara psikologis akan menjadi beban psikologis bangsa ini. Di tengah-tengah kita sedang berusaha membangkitkan kewibawaan bangsa, kita malah mengemukakan ide yang aneh-aneh yang bisa menghancurkan kewibawaan kita sebagai bangsa besar dan berdaulat,” tegas Ketua DPP Gerindra ini.
Mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini menyarankan pemerintah fokus menggenjot Tax Amensty yang belum dimaksimalkan.
“Perbaiki infrakstruktur teknisnya, jalankan sosialisasi yang masif, benahi SDM, dan lain-lain. Harus diingat, pemerintah ditargetkan untuk mencapai Tax Amnesty sekitar Rp20-30 triliun per bulan atau sekitar Rp1 triliun per hari. Itu semua dimaksudkan untuk menambal defisit negara yang makin lebar,” pungkas Heri.
Laporan: Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
