Jakarta, aktual.com – Menteri BUMN, Rini Soemarno diyakini akan mengajukan kembali dana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada anggaran RAPBN 2017. Dana itu diperkirakan akan digunakan oleh Rini untuk mendorong holding dan super holding BUMN yang menjadi salah satu prioritas kerjanya.
Namun Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) telah menyatakan sikapnya untuk menolak pengajuan PMN tersebut. FITRA berpendapat PMN yang akan diajukan tanpa didasari roadmap pembangunan BUMN yang jelas dan tidak memberi pengaruh pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Pasti Rini mengusulkan kembali PNM untuk mendorong holding. Sikap FITRA sangat jelas menolak, karena PMN BUMN tanpa didasari roadmap yang jelas dan tidak meningkatkan PNBP,” kata Sekjen FITRA, Yenni Sucipto di Jakarta, Senin (15/8).
Dia mengungkapkan, pada APBN-P 2016 sebanyak 21 BUMN telah ditetapkan Rp47,820 triliun sedangkan jika dijumlahkan PMN sejak 2015 sebesar Rp68 triliun, maka selama dua tahun Rini menjabat, telah mengucurkan PMN sebanyak Rp115,8 triliun.
Kemudian yang paling mencurigakan menurut Yenni, PMN tersebut lebih banyak diberikan kepada PT PLN dengan total Rp23,56 triliun. Konon dana tersebut hanya untuk digunakan menarik investor program listrik 35 GW.
“Tujuan PNM ini tidak menghasilkan output pada peningkatan PNBP. Bahkan cenderung banyak dibagikan untuk elit partai karena BUMN masih dijadikan sapi perah oleh politisi,” pungkasnya.
(Dadang Sah)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
