Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Charles Honoris menyampaikan pandangan seputar pembajakan di kawasan asia tenggara saat diskusi Publik dengan tema, "Problematika Penanganan Perompakan dan Perampokan bersenjata pada Kapal Di Asia Tenggara" di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (28/7). Charles berharap agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pembahasan dengan negara-negara ASEAN guna membentuk konferensi regional dalam membahas persoalan pembajakan. Selain itu mendorong PBB untuk dibuatkan perangkat hukum untuk penanganan tersebut, karena Asia Tenggara rawan dengan pembajakan sekitar 200 pembajakan di Asia Tenggara dalam setahun. ‎AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengatakan seharusnya pemberhentian secara hormat kepada Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM tidak perlu terjadi, jika tidak ada keteledoran administrasi yang dilakukan Sekretariat Negara (Sesneg).

“Prihatin karena ada kesalahan administrasi, ada kesalahan pengangkatan Archandra. Pemerintah seharusnya bisa lebih teliti, terutama Mensesneg,” kata Charles, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (16/8).

“Di semua negara ada background check minimal. Apalagi beliau sudah tinggal di Amerika 20 tahunan, seharusnya ini menjadi bahan yang dipelajari karena mendasar dan fundamental. Saya bilang ini kecolongan, ini disayangkan,” tambah dia.

Ditambahkan, dalam pengangkatan seorang menteri sebagai pembantu presiden sudah seharusnya Badan Intelejen Negara (BIN) melakukan tugas pokok dan fungsinya melakukan penelusuran latar belakang.

“BIN diminta atau tidak diminta tugasnya melakukan penggalangan intelijen tentang apapun yang dapat membahayakan negara,” sebut politikus PDIP itu.

 

Laporan: Novrizal

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang