Jakarta, Aktual.com – Meski Presiden Joko Widodo mempertahankan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN, ternyata DPR RI tetap memberlakukan rekomendasi pansus Pelindo. DPR masih menolak kedatangan menteri kelahiran Maryland, Amerika Serikat itu menghadiri rapat kerja bersama mitra komisi.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menuturkan, sesuai kesepakatan rapat BUMN bersama Komisi VI DPR tetap akan dilakukan bersama menteri keuangan.
“Presiden kan sudah buat surat agar diwakilkan menkeu. Jadi menkeu bisa diteruskan, surat presiden kan belum dicabut. DPR sudah sepakati di dalam pembicaraan terkait mitra kerja diwakili menkeu,” ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa rapat apapun yang berhubungan dengan Menteri BUMN akan diwakilkan Menteri Keuangan.
“Ya masih menkeu. Harusnya,” cetus Fadli.
Fadli mengaku tak khawatir jika fungsi pengawasan DPR akan terbengkalai karena tak memanggil Rini Soemarno. Sebab, DPR masih tetap bisa meminta pertanggungjawaban menteri keuangan dan pejabat eselon satu di kementrian BUMN.
“Masih bisa diawasi. Kan hasil putusan paripurna. Menkeu kan bisa (tanggung jawab). Melalui pejabat juga bisa. Melalui BUMN juga enggak ada masalah,” ungkapnya.
Menyinggung alasan pimpinan tak ingin mencabut larangan kehadiran Rini tersebut, Fadli mengatakan keputusan paripurna harus disepakati kembali di dalam paripurna.
“Bukan hak pimpinan DPR. Itu hak temen-teman di parpur. Jadi harus melalui paripurna,” tandasnya.
Laporan: Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
