Presiden Joko Widodo menyerahkan draf RAPBN 2017 kepada Ketua DPR Ade Komarudin, saat sidang paripurna DPR dengan agenda mendengar pidato presiden dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah dan penyerahan draf RUU tentang APBN 2017 dan nota keuangan pemerintah di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo menyerahkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangan kepada Pimpinan DPR. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah dianggap cukup berani merencanakan pemangkasan terhadap alokasi belanja kementerian/lembaga di RAPBN 2017. Belanja kementerian/lembaga menjadi Rp758,4triliun, lebih rendah dibanding pagu APBN-P 2016 sebesar Rp767,8 triliun.

“Turun sebesar 1,24 persen,” ujar Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo, dalam siaran pers yang diterima Aktual.com, di Jakarta, Selasa (16/8).

Dari data sementara, kementerian/lembaga yang mengalami pemangkasan belanja terbesar yakni: Kementerian Perhubungan: dari Rp105,6 triliun menjadi Rp97,1 triliun; Kepolisian RI : dari Rp79,3 triliun menjadi Rp72,4 triliun; Kementerian Pendidikan: dari Rp43,6 triliun menjadi Rp38,9 triliun; Kementerian Kesehatan dari Rp58.3 triliun menjadi 62,7 triliun.

RAPBN 2017 Cukup Realistis

Menurut dia, RAPBN 2017 yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Sidang Paripurna MPR, Selasa (16/8), cukup realistis dengan kondisi perekonomian tahun ini. Misal dengan menurunkan target pendapatan dari penerimaan pajak menjadi diperkirakan Rp1.495,9 triliun. Turun dibandingkan APBN-P 2016 sebesar Rp1.359,1 triliun.

Sementara dari sisi belanja, secara umum juga diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,60 persen dibandingkan APBN-P 2016. Komponen belanja yang mengalami penurunan terbesar adalah belanja hibah, turun sebesar 74,15 persen, belanja utang luar negeri turun 8,63 persen, belanja subsidi turun 1,62 persen dan belanja non kementerian/lembaga turun sebesar 1,23 persen.

Artikel ini ditulis oleh: