Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menegaskan bahwa pemerintah, dalam hal ini menteri agama, melakukan perbaikan koordinasi dengan pemerintahan kerajaan Arab Saudi dalam pengelolaan visa calon jamaah haji.
“Jangan heran tiap tahun pasti aja ada kejadian, misalnya ada orang yang berangkat nanti malam tapi visanya belum keluar akhirnya tidak berangkat, dan orang yang punya visa dipaksa untuk berangkat,” kata Maman, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (23/8).
Menurut dia, jika pemerintah segera membenahi persoalan visa ini tentu akan meningkatkan posisi tawar Indonesia kepada Arab Saudi.
“Poin pertama soal visa ini adalah bagaimana meningkatkan koordinasi dan meningkatkan bargaining position pemerintah Indonesia di hadapan pemerintah Arab Saudi,” ujar politikus PKB itu.
Lalu, sambung Maman, menjadi poin berikutnya dalam pembenahan sistem haji terkait dengan persoalan kuota jamaah haji.
“Masalah lain adalah soal kuota, seharusnya seperti tahun 2015 sekitar 211 ribu jamaah dan dengan itu kita tidak ada antrian begitu panjang. Dengan asumsi lagi peningkatan pelayanan jamaah haji lebih diprioritaskan, agar jangan sampai ada orang karena menunggu kuota terjadilah peristiwa penangkapan WNI di
Filipina,”
“Lalu sekarang ada lagi yang dari Nunukan ke Filipina lagi, dan sebagainya. Nah ini Kementerian harus bersikap, profesional dan lebih serius melayani jamaah,” pungkasnya.
*Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
