Jakarta, Aktual.com – Seiring dengan era keterbukaan informasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, prinsip kehati-hatian mutlak diperlukan baik oleh pihak kementerian/lembaga (K/L) sebagai pengguna anggaran maupun dari pihak penyedia barang dan jasa. Inilah salah satu dasar bagi Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) menyelenggarakan kegiatan expo Apkasi Procurement Network (APN) 2016 yang berlangsung di Puri Agung Convention Hall, Sahid Jaya Hotel, Jakarta.
“Selain mempertemukan antara pengguna anggaran dan mitra penyedia barang dan jasa, yang menarik dari APN 2016 ini adalah gelaran talk show yang menghadirkan narasumber kompeten di bidang barang dan jasa,” ujar Wakil Bendahara Umum Apkasi, Ratu Tatu Chasanah (Bupati Serang) dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (23/8).
Sementara itu, Sekretaris Direktur Eksekutif Apkasi, Rifqinizami Karsayuda mengharapkan dalam event APN ini, anggota Apkasi mendapatkan pembekalan dan pengetahuan tentang proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan kabupaten yang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga bisa terhindar dari permalasahan hukum. Untuk itulah, ia menambahkan, event APN 2016 ini menghadirkan dua kali talk show dengan topik berbeda.
Sesi pertama, lanjutnya mengusung tema “Pengembangan e-Katalog Daerah dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Lokal”, sedangkan sesi kedua membahas topik bagaimana meminimalisir potensi masalah dalam pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari jerat hukum.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwoto, mengingatkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa ini rawan terjadi korupsi, mulai dari proses perencanaan, pengadaan hingga pelaksanaannya. Inti dari APN 2016 sendiri adalah kesempatan booth visit yang dilakukan usai talk show, di mana para tamu undangan yang notabene adalah pengguna anggaran bisa berinteraksi langsung dengan para vendor penyedia barang/jasa di booth masing-masing.
Dalam acara ini ada 16 perusahaan mitra yang mengisi 19 booth pameran yang disiapkan oleh panitia. Kegiatan yang baru kali ini dilaksanakan, ternyata menarik perhatian dengan jumlah tamu undangan dari pemerintah kabupaten di daerah yang mencapai 400-an orang. Tamu undangan ini terdiri dari kepala daerah (bupati/wakil bupati), sekretaris daerah, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), ULP (Unit Layanan Pengadaan), BUMD, serta para dinas pengguna anggaran lainnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
