Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (tengah) melambaikan tangan saat tiba di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/12). Novel Baswedan memenuhi panggilan Bareskrim untuk pelimpahan berkas tahap dua dari Bareskrim ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu terkait dugaan penganiayaan saat menjabat Kepala Satuan Reserse Polres Kota Bengkulu pada tahun 2004. ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz/15.

Jakarta, Aktual.com – Penyidik KPK hingga Kamis terus memeriksa sejumlah pejabat dan mantan pejabat Provinsi Sulawesi Tenggara, pascapenetapan Gubernur Sultra “NA” sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (23/8).

Pantauan di gedung Direktorat Reserce Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sultra, Kamis (25/8), pengembangan penyidikan tersebut dilakukan dengan memeriksa sejumlah pejabat dan mantan pejabat lingkup Pemprov Sultra, termasuk pejabat dari Kolaka Utara dan Konawe Utara.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Sekretariat Sekda Pemprov Sultra, Amal Jaya menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK di ruang Dir Reskrimsus Polda Sultra selama hampir tiga jam.

Saat keluar usai diperiksa sekitar pukul 12.00 Wita, Amal Jaya menjawab pers bahwa kehadirannya guna memberikan keterangan terkait peran dinas kehutanan dalam pertambangan, terutama dalam menerbitkan izin.

“Saya hanya ditanya seputar wilayah kehutanan, mana yang bisa dilakukan penambangan. Saya katakan kita itu hanya memberikan pertimbangan teknis pada gubernur, bila dibutuhkan pemberian izin pada pertambangan. Itulah secara umum saya jelaskan bagaimana penerbitannya, terkait sektor kehutanan,” katanya.

Sebelumnya Rabu (24/8), sedikitnya delapan pejabat dan mantan pejabat yang sudah dimintai keterangan. Dari delapan pejabat itu ada Sekertaris Daerah (Sekda Provinsi) Lukman Abunawas, Kadis ESDM Provinsi Burhanuddin dan Mantan Karo Hukum Pemprov Sultra Kahar Haris.

Selain itu, Penyidik KPK juga memeriksa Kabag peraturan perundang-undangan Biro Hukum Pemprov Sultra Sulastri, Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Sultra Kamrullah, Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kolaka Utara Masmur, serta Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan Konawe Utara Apono.

“Pemanggilan saya oleh penyidik KPK, hanya sebatas saksi dengan memberikan keterangan mengenai tupoksi para pejabat,” tutur Sekda Setda Pemprov Sultra Lukman Abunawas.

Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan mantan pejabat lingkup Pemprov Sultra serta pejabat dari daerah lain oleh penyidik KPK, diperkirakan berlangsung selama beberapa hari ke depan.

Pemeriksaan sejumlah saksi terkait dugaan kasus pertambangan yang menimpa Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam di Mapolda Sultra, dilakukan oleh 12 penyidik KPK, salah satu diantaranya adalah penyidik senior Novel Baswedan. (Baca Juga: KPK Kantongi Nama-Nama Penikmat Korupsi Gubernur Sultra).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby