Jakarta, Aktual.com – Gagasan Ketua DPR Ade Komarudin terkait wacana pembentukan sekolah parlemen terus mendapat penolakan. Salah satunya, dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, sekolah parlemen bukan gagasan yang mendesak bagi DPR. Sebab, tugas menjamin kualitas para anggota legislatif sebenarnya menjadi tanggungjawab partai politik.
Menurutnya, untuk menggenjot kualitas kinerja anggota DPR bisa dengan memaksimalkan supporting system seperti tenaga ahli.
“Anggota DPR harus bisa memanfaatkan staf ahli dan berbagai dukungan lain demi meningkatkan kualitas,” ujar Lucius di Jakarta, Senin (29/8).
Lucius juga menilai sekolah parlemen tidak menjamin para anggota DPR akan memanfaatkan peluang untuk menggenjot kualitas personal.
“Ini hanya akan dianggap sebagai kegiatan formil yang dilakukan untuk menghabiskan biaya dan waktu. Malah kinerja mereka akan semakin kedodoran,” tuturnya.
Justru, lanjutnya, yang paling utama saat ini adalah komitmen DPR untuk bekerja. Pasalnya, ini yang paling rendah diperlihatkan oleh DPR.
“Malas mengikuti sidang-sidang merupakan fakta. Lalu karakter seperti anggota DPR saat ini pasti tak bisa dirubah seketika dengan sekolah parlemen ini,” ungkapnya.
Lagipula, kata dia, gagasan sekolah parlemen dipastikan akan menyedot anggaran.
“Padahal hasilnya tak bisa dijamin bermanfaat,” pungkas Lucius.(Nailin In Saroh)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
