Jakarta, Aktual.com – Ketua Bidang Koperasi, Wurausaha dan UKM, DPP Partai Golkar, Idris Laena berharap ke depan kebijakan pemerintah dapat lebih proaktif terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selama ini kondisi UMKM masih terbebani oleh permasalahan klasik, seperti dengan susahnya untuk mengakses permodalan, masalah terkait akses pasar yang terbatas, serta masalah lain yang tak bisa dikembangkan pasca produksi.
“Banyak persoalan klasik di bidang UMKM yang sampai saat ini belum terselesaikan. Kondisi ini terjadi karena memang beberapa kebijakan yang belum berpihak ke mereka,” ujar Idris di acara Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), di Jakarta, Selasa (30/8).
Padahal, potensi penduduk Indonesia yang sangat besar dan dengan jumlah kelas menengah yang juga besar dapat menjadi pasar potensial bagi produk-produk UMKM.
“Kita ini jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Untuk itu, kita semua harus bisa memanfaatkan kebesaran penduduk dengan menciptakan banyak wirausaha baru. Sehingga pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja baru,” cetus Idris.
Dalam rangka menggenjot wirausaha-wirausaha baru, sebut Idris, Partai Golkar (PG) berharap program GKN ini menjadi solusi bagi masyarakat yang mau menjadi wirausaha-wirausaha baru.
“Antara lain, kami akan lakukan pelatihan, pendampingan permodalan, serta membuka pasar-pasar baru,” jelas dia.
Salah satu langkah yang dilakukannya adalah dengan membuka koperasi di bawah naungan PG. Dengan koperasi tersebut, dipastikan akan menghimpun sebanyak 3,8 juta pelaku UMKM baru.
Lebih jauh, ia menegaskan, agar mempermudah jangkauan pasar bagi pelaku UMKM, pada Ramadan depan akan menggelar bazar Ramadan sebulan penuh.
“Untuk membantu pemasaran ini, kami akan adakan bazar Ramadan satu bulan penuh di tahun depan. Ini seperti yang dilakukan di Singapura ada bazar Ramadan yang kemudian menjadi objek wisata,” tegas dia.
Apalagi memang kondisi tersebut dapat menekan laju inflasi di saat bulan puasa yang biasanya tinggi.
“Jadi nantinya kita juga ikut berperan untuk kendalikan inflasi. Makanya kami yang ada di DPR ikut mendukung dalan menyusun kebijannya,” pungkas anggota Komisi VI DPR ini.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
