Jakarta, Aktual.com – Kebijakan relaksasi ekspor biji mineral atau ore menyebabkan multiplayer efek negatif kepada negara Indonesia. Kebijakan tersebut mengakibatkan hilangnya kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia dalam menjaga dan menegakkan konsistensi hukum, bahkan terkesan ‘menelanjangi’ Presiden Jokowi.
Selama ini didalam berbagai pidato, Jokowi selalu getol menyuarakan larangan ekspor bahan mentah dan harus melalui pemurnian terlebih dahulu tuk mendorong hilirisasi supaya memberikan nilai tambah bagi negara. Namun nyatanya Jokowi mulai tidak komitmen atas ucapannya.
“Dampaknya nama Indonesia hancur bagi dunia investasi, dianggap negara yang tidak konsisten dengan UU nya. Kemudian presidennya malu. Karena kalau kita dengar pak Jokowi pidato, getol tidak boleh ekspor bahan mentah lagi. Itu sikap presiden seperti itu mau dipermalukan?” Kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Jonatan Handojo di Jakarta, Rabu (7/9).
Namun yang sangat fatal adalah imbas buruk kepada sektor ekonomi, yang mana jika pemerintah mengeluarkan ekspor biji mineral maka smelter yang telah dibangun investor akan mengalami ketidak pastian pasokan. Akibatnya banyak smelter akan mengalami kendala yang berujung pada kredit macet. Kemudian, hal tersebut akan bermasalah pada ekonomi negara, karena 70 persen biaya pembangunan bersumber dari pinjaman perbankan. Disaat perbankan mengalami kendala, negara tidak bisa berlepas tangan atas ancaman ekonomi nasional.
“Ada 70 persen duit pembangunan smelter berasal dari bank. Jadi yang rugi siapa, bank kan, kedit macet, jadi nanti urusannya dengan bank pemerintah, akhirnya pemerintah ribut sendiri,” tukasnya.
Tidak berhenti disitu, bagi investor luar dia akan terkendala dengan perbankan di negaranya, tentu mereka melakukan koordinasi dan menyampaikan ke pemerintahan bahwa pemerintah Indonesi telah merugikan dananya dan kemudian diikuti upaya gugatan.
“Kalau yang investor dari luar negeri, ini yang bahaya. Dia nanti kemarahannya akan diteruskan ke pemerintahnya (pak tolong saya dikerjain oleh Indonesia) apa yang terjadi? Nanti semua proyek yang dijanjikan Xi Jingping (Presiden Cina) kepada Presiden Jokowi, ya dibatalin semua. Nanti akan ada tuntutan,” pungkas Jonatan.
(Dadangsah)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
