Jakarta, Aktual.com – Keputusan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mencabut moratorium reklamasi Pulau G, disebut bukan hal yang mengagetkan lagi. Bukan lantaran benar, melainkan karena dianggap sudah bisa diduga dari tanda-tanda sebelumnya.
Jawaban itu dilontarkan salah seorang sumber Aktual.com yang enggan disebut namanya, pengamat reklamasi yang saat ini jadi pengajar tetap di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL).
Kata dia, ‘tanda-tanda’ itu mulai terlihat saat Rizal Ramli dicopot dari jabatannya sebagai Menko Kemaritiman dan diganti Luhut. “Sampai akhirnya terbukti sekarang demikian,” ujar dia saat dihubungi Aktual.com, Minggu (12/9).
Diingatkan dia, sejak jauh-jauh hari sudah mengatakan jika yang bisa menghentikan reklamasi Teluk Jakarta hanya dua orang, yakni Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pejabat sekelas Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan mantan Menko Rizal Ramli pun bakal kalah. “Mereka berdua ngga bisa, karena menteri kan harus nurut ke presiden,” ujar dia.
Sementara di saat yang sama, Presiden Jokowi justru tidak tegas, jika tidak dibilang membisu. Akibatnya, masing-masing menteri bertindak sendiri-sendiri. Munculah polemik dan inefesiensi. Inefisiensi terjadi tidak hanya di Kemenko Maritim, tapi juga di jajaran kementerian teknis yang bernaung di bawahnya.
Para staf di kementerian-kementerian itu, tutur dia, menghabiskan waktu dan energi untuk bikin kajian, rapat-rapat. Tapi ujung-ujungnya berubah kebijakan, saat Menko Kemaritiman diganti.
“Tapi ‘yoweslah’ mereka cuma staff, seperti prajurit ya kerjakan saja apa yg diminta pimpinan,” tutur dia. Sembari diingatkan dia, urusan negara adalah urusan nasional, tidak hanya ngurusi Ibu Kota Jakarta saja. “Indonesia itu luas,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
