Jakarta, Aktual.com – Dewan Perwakilan Rakyat DPR-RI Komisi VII akan memanggil jajaran direksi PT Pertamina (Persero) untuk diminta keterangan atas indikasi kesengajaan menghilangkan BBM jenis Premium di peredaran masyarakat.
Menurur Angggota Komisi VII DPR, Inas Nasrullah, walaupun Pertamina mengeluarkan produk Pertalite dengan RON 90, namun jenis BBM RON 88 tidak boleh dihilangkan hingga ada kebijakan dari pemerintah melalui konsultasi kepada DPR untuk menghilangkan jenis BBM tersebut.
Sebab setiap kebijakan akan membawa dampak sosial, untuk menghilangkan Premium bukan hanya sebatas wewenang korporasi namun butuh keputusan pertimbangan serta kajian dari pemerintah secara komperhensif.
“Kita akan cari waktu di sela jadwal persidangan DPR yang padat, kita akan tanya, kok bisa seperti itu? Sulitnya Premium di SPBU di beberapa daerah, satu juga sudah dengar. Saya minta penjelasan ke Pertamina, kenapa seperti itu? Pertalite itu produknya Pertamina, jadi disuruh masyarakata memilih, tapi masyarakat jangan dipaksakan, misalkan 88 dihilangkan 90 nya dimajuin, jangan juga gitu loh. Jadi DPR minta tetap tersedia sampai ada kebijakan pemerintah yang dikonsultasikan ke DPR untuk menghapus Premium,” tegasnya kepada Aktual.com, Selasa (13/9).
Sebelumnya pemerintah sudah angkat bicara menyikapi permasalahan ini. Pemerintah menegaskan larangan kepada PT Pertamina agar tidak mengurangi kuota Premium di masyarakat.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmadja Pudja menuturkan tidaklah salah jika Pertamina menyediakan jenis Pertalite, Pertamax, Turbo dan sebagainya yang memang lebih baik tingkat oktannya dibanding Premium, namun bukan berarti pembenaran untuk menghilangkan Premium dari masyarakat.
“Tidak boleh mengurangi Premium di SPBU. Pertalite, Pertamax, turbo, ini kan alternatif. Kalau bisa lebih banyak laku daripada premium kan bagus. Karena ini kan lebih clean. Lebih Bersih. Semuanya kan sudah tidak ada subsidi. Yang jelas kita menugaskan kepada Pertamina, tidak boleh menarik Premium, mengurangi Premium,” tegas Wirat di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (6/9).
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
