Padang, Aktual.com-Demokrasi Indonesia saat ini sudah bergeser dari nilai kerakyatan yang selama ini menjadi jargon partai politik dan calon presiden saat kampanye pemilu. Demikian pendapat yang disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfid MD, di Padang, Rabu (14/9).
“Ini terjadi akibat pergeseran demokrasi di Tanah Air ke arah oligarki karena pemerintahan cenderung dari rakyat untuk elit,” ujarnya.
Ia menyampaikan hal itu pada dialog kejayaan bangsa dengan tema “Membangun Kemandirian Politik Menuju Indonesia Bermartabat” dalam rangkaian temu alumni dan Kongres V Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas (Unand).
Lebih lanjut kata dia namanya saja demokrasi namun praktiknya adalah oligarki yaitu kepemimpinan oleh sekelompok orang yang saling berebut dan sama-sama memainkan peran.
Ia melihat hari ini tidak ada partai politik yang benar-benar berasal dari bawah, mulai dari pemimpin, program dan lainnya.
Buktinya untuk menjadi ketua partai politik harus membeli atau dimodali oleh cukong jauh berbeda dengan kondisi 1955, ujarnya.
Dengan fenomena tersebut, menurut dia, menyebabkan pihak lain mudah mengintervensi Indonesia, misalnya dalam pembuatan aturan perda dan lainnya.
Ia melihat salah satu solusi agar rakyat kembali berdaulat adalah menata hukum dengan baik dan menata ulang sistem politik agar menjadi lebih demokratis.
Hukum harus bersumber dan kembali ke Pancasila dan konstitusi secara tegas menugaskan untuk membangun kesejahteraan rakyat, lanjutnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
