Jakarta, Aktual.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) asal Fraksi Nasdem, Johnny G Plate menyorot kinerja PLN dalam menyalurkan subsidi listrik. Pasalanya, masih banyak daerah miskin selama bertahun-tahun tidak teraliri listrik, kendati subsidi listrik masih cukup tinggi. Salah satunya, masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dan beberapa daerah miskin lainnya yang rasio elektrifikasinya masih sekitar 50 persen.
“Susbidi Rp48,6 triliun itu hnya diberikan ke pelanggan yang itu-itu saja, pelanggan yang sudah mendapat aliran listrik. Akan tetapi masih banyak wilayah lain yang rasio elektrifikasinya masih dibawah 50 persen tak dialiri listrik. Seperti NTT,” tegas anggota DPR asal NTT ini, ketika raker dengan pemerintah terkait subsidi dalam RAPBN 2017, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/9).
Menurutnya, akibat subsidi yang salah sasaran ini, masyarakat NTT hanya bisa mengelus dada. “Karena mereka hanya menonton subsidi Rp48 triliun habis begitu saja oleh mereka-mereka di luar sana. Padahal masyrakat miskin di NTT itu layak mendapat subsidi dan mereka putra bangsa juga,” kecam Johnny.
Sejauh ini, kata dia, elektrifikasi di NTT masih sebesar 56 persen, berarti masih ada 44 persen yang belum dapat teraliri listrik. “Untuk itu, kami minta ada langkah afirmatif dari pemerintah. Termasuk juga kinerja PLN sangat memprihatinkan. Sehingga mereka terus dimarjinalkan,” cetusnya.
Dalam kesempatan tersebut, Johnny minta ke pemerintah untuk menjelaskan angka pasti rasio elektrifikasi saat ini, sehingga bisa merata ke semua wilayah. Hal ini penting agar masyarakat di Indonesia Timur itu juga bisa teraliri listrik.
“Kita semua di Banggar ini sepakat, bahwa selama ini belum ada langkah afirmatif dari pemerintah untuk menyiasati krisis listrik di daerah seperti NTT, Maluku Utara, dan daerah lainnya,” tegasnya.
Menurut dia, selama ini pemerintah selalu koar-koar subsidi listrik itu untuk rakyat miskin, tapi faktanya masih banyak salah sasaran.
“Karena memang kebijakan subsidi ini di desain tidak untuk mereka yang hidup miskin di NTT. Kondisi ini juga menjadi bukti bahwa tata kelola di PLN juga bobrok,” tegasnya.
Selain itu, Johnny juga mengkritisi kebijakan subsidi gas elpiji 3 kilogram yang penyebaran berada di pasar bebas. Sama dengan subsidi listrik, menurut dia, kondisi subsidi gas elpiji juga nyaris tak bisa memberikan manfaat bagi mereka.
“Sama haknya dengan subsidi gas elpiji 3 kg. Saya sangat yakin masyarakat di Maluku Utara atau NTT hampir susah mendapat tabung gas elpiji, padahal itu subsidi. Karena tidak tersentuh ke sana,” tandasnya.
Pemerintah sendiri menganggarkan subsidi listrik dalam Rancangan APBN 2017 mencapai Rp48,6 triliun atau turun sedikit dari yang dianggarkan pada APBN Perubahan 2016, yaitu sebesar Rp50,7 triliun.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
