Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno. (ilustrasi/aktual.com)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra mengaku mendukung wacana pembentukan superholding BUMN oleh pemerintah.

Namun, ia mengungkapkan hingga saat ini belum ada penjelasan soal bagaimana peran Menteri BUMN Rini Soemarno nantinya. Meski Kementrian dipastikan akan dibubarkan.

“Sekarang baru menentukan posisi holding-holding. Tahun ini baru 4 yang dibentuk. Target ada 15 di bentuk. Tapi kalau mengacu superholding memang akan menghilangkan peran kementrian BUMN,” ujar Eka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).

Secara pribadi, dirinya mengaku mendukung superholding. Lantaran hanya Indonesia yang memiliki Kementrian BUMN. Negara lain seperti Singapura, kata dia, dikelola oleh CEO dari BUMN. Begitu juga Malaysia.

“Saya setuju rencana superholding yang dikelola korporasi tanpa menghilangkan fungsi sosialnya,” kata Eka.

Sementara terkait peran Menteri BUMN sendiri, menurut Eka, seharusnya memang dihilangkan. Namun, kata dia, belum ada diskusi ke arah tersebut karena masih dalam pembahasan pembentukan holding-holding.

“Tapi menurut saya memang harus hilang, enggak boleh lagi (menteri). Harus kelola korporasi tanpa menghilangkan fungsi sosialnya. Agar BUMN bisa lincah,” ungkapnya.

Meski demikian, Eka menuturkan, wacana posisi menteri BUMN dikemanakan masih amat panjang. Dan tak cukup memakan waktu satu hingga dua tahun.

Sebab, terdapat langkah dan proses pembentukan rencana pemerintah tersebut. Pertama bentuk holding, induk holding baru lah membentuk superholding.

“Jadi ada transisi. UU juga belum di rubah. UU masih mengharuskan ada BUMN. Jadi masih panjang prosesnya. Saya harap wacana mengarah ke superholding,” pungkas Wabendum DPP Partai Golkar ini.

Nailin In Saroh

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan