Jakarta, Aktual.com – Kasus penggunaan anggaran yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh PT Angkasa Pura II (Persero) hanya untuk membangun Terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta sebenarnya tidak bisa diterima.
Apalagi kemudian, baru nenerapa hari diresmikan Terminal 3 di Bandara tersebut ternyata mengalami kerusakan konstruksinya. Untuk itu ke depan mestinya, proyek-proyek yang bersifat komersial bukan lagi menggunakan dana-dana dari PMN.
“Jadi aneh kalau dana PMN digunakan untuk membangun infrastruktur yang komersial. Seperti yang dilakukan PT Angkasa Pura II (Persero) hanya untuk membangun Terminal 3 yang basicly komersial. Mending dicari investor lain,” ujar Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, ditulis Minggu (25/9).
Kata Bambang, AP II kerap mendapat PMN dalam jumlah besar. Tahun lalu, perseroan pengelola bandar udara ini mendapat kucuran Rp2 triliun. Dan tahun sebelumnya juga cukup besar.
“Pada 2014 dia mengajukan PMN hanya untuk membangun Terminal 3. Mestinya tidak bisa seperti itu. Bisa meniru di Malaysia, bandara di Kuala Lumpur seluruhnya dibangun dengan menggunakan lembaga dana pensiun,” jelas Ketua Tim Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN ini.
Hal-hal seperti itu, kata dia, mestinya dipahami oleh semua BUMN. Sehingga dana-dana APBN melalui PMN memang digunakan untuk sesuatu yang sangat penting.
Selain AP II, Bambang juga menyayangkan BUMN lain seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang juga meminta PMN untuk menggarap jalan tol ruas Trans Java yang masih terputus-putus.
“Tapi dia juga minta PMN dengan alasan penugasan saat saya menjadi Menkei dulu. Padahal itu komersial. Saya rasa kurang pas sebenarnya duit negara buat komersial,” tutur Bambang.
Padahal, kata dia, untuk membangun Terminal 3 itu AP II bisa menggunakan skema lain tanpa adanya dana PMN. Salah satunya perusahaan pengelola dana pensiun seperti PT Taspen (Persero).
“Dirut Taspen bilang, masa depan dana kelolaannya suram kalau terus di deposito atau SUN. Suku bunga kita akan rendah. Makanya dia tertarik untuk membiayai proyek infrastruktur,” tegas Bambang.
Menurut mantan Menkeu ini, selain Taspen masih ada dana lain, seperti BPJS, atau Dapen BUMN lain semisal Pertamina, Telkom, atau PLN. Bahkan Dapen Bank Indonesia (BI) juga bisa dilakukan.
“Sumber dana ini akan digunakan untuk membiayai infrastruktur komersial semacam pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Ini skema pembiayaan infrastruktur non-APBN,” pungkasnya.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
