Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang bertindak sebagai perwakilan pemerintah, memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (20/9/2016). Sidang uji materi UU Amnesti Pajak ini meliputi empat perkara yang dimohonkan oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, tiga organisasi serikat buruh Indonesia dan seorang warga.

Jakarta, Aktual.com – DPP Partai Golkar menggelar acara Pertemuan nasional I Legislatif dan Eksekutif Partai Golkar seluruh Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (26/9).

Acara yang mengusung tema “Kerja Nyata Untuk Akselerasi Pembangunan Nasional” ini bertujuan untuk mensukseskan pencalonan Joko Widodo sebagai calon presiden di Pemilu 2019, dengan peserta dari anggota eksekutif dan legislatif Partai Golkar di pusat dan daerah. Acara tersebut akan berlangsung hingga esok hari, Selasa (27/9).

Menariknya, menteri-menteri yang ada di kabinet kerja Jokowi juga dilibatkan sebagai pemateri dalam gelaran pertemuan nasional pertama Partai Golkar tersebut. Diantaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Agraria Sofyan Djalil, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Ia mengungkapkan, Menkeu Sri Mulyani akan membahas tema yang sedang menjadi perhatian publik dan juga perhatian pemerintah. Antara lain tax amnesty.

“Kita tahu pemerintah sudah gencar melaksanakan sosialisasi program TA bahkan presiden turun langsung untuk pimpin sosialisasi. Partai Golkar yang sejak awal perjuangkan RUU TA jadi UU terus bertanggung jawab mengawal agar TA sukses,” ujar Ketua SC Yahya Zaini di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (26/9).

Kedua, lanjutnya, acara tersebut juga mengangkat materi terkait harmonisasi perda-perda yang berhubungan dengan program investasi. Sebab, kata dia, tidak mungkin ada pertumbuhan tanpa investasi. Materi ini akan dibawakan Mendagri Tjahyo Kumolo.

“Karena investasi ada di daerah, untuk itu iklim kondusif di daerah sangat penting. Salah satu wujudnya dalam bentuk perda. Partai Golkar dukung kebijakan pemerintah yang telah lakukan harmonisasi perda oleh pemrintah,” ungkapnya.

Sedangkan yang ketiga, Pemerintah dalam hal ini Menteri agraria Sofyan Djalil tengah mencanangkan reformasi agraria. Partai Golkar sangat mendukung hal tersebut.

“Itu sesuatu yang baru bagi kita. Sebenarnya sudahh dicanangkan sejak lama melaui UU no 5 tahun 60, bahkan sudah di bacakan tap mpr tahun 2001,”

“Dengan reforma agraria ini maka para petani yang jadi subjek reforma tadi akan dapat tanah yang di berikan negara dari tanah yang terlantar, tidak ada perpanjangannya maupun pelepasan kawasan hutan. Ini modal penting untuk kesejahtraan rakyat. Sehingga bisa kurangi ketimpangan sosial,” jelas Yahya.

Dengan demikian, sambungnya, maka akhirnya bisa memperkuat investasi dengan industri. Kalau Investasi meningkat industri akan berkembang, jika industri berkembang maka lapangan kerja meningkat.

“Menteri perindustrian Airlangga sebagai salah satu menteri dari partai Golkar juga banyak dimintai daerah untuk menjadi pemateri,” katanya.

Yahya menambahkan, melalui kegiatan tersebut Partai Golkar ingin mengambil peran dalam mengatasi tiga masalah pokok yang dihadapi bangsa negara. Pertama, mngatasi kemiskinan, kedua mengurangi pengangguran ketiga mengatasi ketimpangan sosial.

“Kehadiran Golkar sebagai pendukung pemerintah tak sekedar untuk mendukung pemrintah. Kita ingin mensukseskan program pemerintah sampai tahun 2019. Itu Konsen kita kedepan,” tandasnya.

Laporan: Nailin In Saroh

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby