Jakarta, Aktual.com – Masyarakat kota Jayapura, Papua, kembali menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (27/9). Mereka tak bosan untuk mendesak KPK menindaklanjuti laporan mengenai dugaan korupsi oknum pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura.
Menariknya, desakan kali ini dihiasi dengan aksi teaterikal. Beberapa orang terlihat mengenakan pakaian adat Papua. Ada juga yang menutup mulutnya dengan lakban hitam, sambil membentangkan poster bertuliskan aspirasi mereka.
Bukan tanpa alasan mengapa masyarakat yang tergabung dalam Perhimpunan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi (Pasti) Indonesia, kembali memberikan desakan. Sebab, pihak Pemkot yang diduga melakukan korupsi, bisa leluasa ikut serta dalam Pilkada serentak 2017 mendatang.
“KPK harus segera menindak mereka yang sudah dilaporkan itu. Bagaimana bisa menciptakan pemimpin yang berkualitas, sementara para terduga korupsi dibiarkan memperoleh kesempatan untuk merebut jabatan publik,” sindir Sekretaris Jenderal Pasti Indonesia, Jhon Mandibo, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/9).
Pasti Indonesia memang telah melaporkan dugaan korupsi oknum pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, ke KPK. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan atas laporan tersebut.
Tudingan dari Pasti Indonesia, ada sejumlah penyimpangan yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat tinggi di Pemkot Jayapura. Beberapa dugaan penyelewengannya adalah mengenai pemalsuan dokumen dan rekayasa Tenaga Honorer Kategori II (THK2) fiktif.
Dalam pengangkatan THK II fiktif misalnya, modusnya mempergunakan pemalsuan data pegawai. “Kami menduga ada pengangkatan pegawai honorer ini fiktif,” jelas Jhon.
Selain itu, tudingan mereka, ada dugaan korupsi dana PBB, BPHTB dan PPJU tahun anggaran 2006 yang nilainya lebih dari Rp4 miliar. Untuk menelusurinya bisa dilakukan pengecekan terhadap rekening giro Dispenda Kota Jayapura.
Selanjutnya, dugaan korupsi penggunaan anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anal Balita 2014 senilai Rp600 juta. “Alokasi dana ini disinyalir sarat penyimpangan dan banyak keluarga asli Port Numbay (nama kota Jayapura dulu)tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik,” bebernya.
Jhon berharap KPK bisa segera menelusuri dugaan yang menurutnya telah mengarah ke satu nama pejabat yakni Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano. Politikus yang membelot ke Partai NasDem ini telah terdaftar sebagai calon Wali Kota Jayapura periode 2017-2022.
*Zhacky
Artikel ini ditulis oleh:
