Selain itu, mereka juga menuntut kenaikan upah minimum sebesar Rp500ribu dan meminta pemerintah memberlakukan upah minimum sektoral. Pada 24-27 November 2015, dengan tujuan serupa, ribuan buruh sudah melakukan mogok nasional dengan berunjuk rasa serentak di seluruh Indonesia.

Jakarta, Aktual.com — Juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono mengaku, telah menyiapkan pengawalan aksi unjuk ribuan pekerja yang rencananya menggelar aksi di Istana Negara, Kamis (29/9)

Pengawalan dimulai sejak titik keberangkatan hingga lokasi unjuk rasa. Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dari Jabodetabek akan berunjuk rasa di beberapa titik.

“Polres-polres setempat sudah diperintahkan untuk mengawal. Kami juga antisipasi dengan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti TNI, dinas lainnya serta Jasa Marga,” kata Awi saat dihubungi.

Beberapa tempat yang akan mereka datangi antara lain Mahkamah Konstitusi, Balai Kota DKI Jakarta, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Istana Negara.

Kepolisian pun akan mengawal para buruh agar tidak akan melalui jalur protokol. Hal itu telah disepakati pihak polisi dan KSPI. Kemudian, tidak akan ada pengumpulan masa di kawasan bundaran HI serta aksi razia bagi para pekerja yang memilih tidak ikut unjuk rasa.

“Kami sudah rapat koordinasi sebelumnya, disepakati tidak akan ada sweeping pekerja.”

Pihak Polda Metro Jaya, klaim dia telah menganjurkan para buruh untuk menggunakan angkutan umum atau angkutan pelat kuning. Terlebih, ada peraturan ganjil-genap di beberapa jalur.

Diperkirakan massa buruh yang akan berunjuk rasa sebangak 80-110 ribu yang berasal dari Jabodetabek. Tujuan dari aksi mereka ialah mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum tahun depan sebesar Rp 650 ribu. Aksi ini juga diklaim akan digelar serentak di 20 provinsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu