Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (29/9). Sandiaga mengaku kehadirannya untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sementara Anies sebelumnya sudah melaporkan harta kekayaannya kepada Lembaga Antikorupsi. Aktual/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Kegiatan penggusuran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dilakukan dengan cara yang bisa merangkul seluruh aspirasi warga. Hal ini untuk meminimalisir berbagai tentangan dari warga yang rumahnya jadi sasaran penggusuran.

Begitu pendapat bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno.

“Intinya adalah semua hal-hal yang sifatnya penggusuran, penggeseran, ‎atau relokasi harus dilakukan dengan dialog. Sehingga semua pihak bisa menerima,” papar Anies, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/9).

Meski demikian, kata Anies pernyataan itu bukan sebagai kritik untuk jajaran pejabat Pemprov DKI yang tengah menjabat. Menurutnya, benar tidaknya cara yang digunakan akan terlihat dengan sendirinya.

“Iya kita lihat saja nanti,” singkat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini.

Seperti diketahui, sejak Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memimpin Jakarta, bukan satu atau dua peristiwa bentrokan antara warga yang rumahnya digusur dengan Satpol PP.

Peristiwa Tanjung Priok, Kampung Pulo, jadi salah satu kejadian dimana para warga berusaha melindungi rumahnya agar tidak digusur.

M Zhacky Kusumo

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby