Menteri Perdagangan Thomas Lembong (kiri) bersama Kepala BPOM Roy Sparringa (kanan) memberi keterangan pers mengenai hasil pengawasan semester II tahun 2015 di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (22/12). Dalam periode semester II tahun 2015, Kemendag mengidentifikasi 51 pelanggaran SNI, 46 pelanggaran petunjuk penggunaan manual dan garansi serta 22 pelanggaran pencantuman label berbahasa Indonesia. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/ama/15.

Jakarta, Aktual.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong berkunjung ke London, Inggris, dalam rangka promosi investasi sektor infrastruktur. Kunjungan tersebut sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan arus investasi dari luar negeri.

Thomas mengatakan Inggris merupakan salah satu negara sumber investasi utama untuk Indonesia. ”Nilai investasi dari Inggris periode 2011 hingga semester I 2016 telah mencapai USD4,6 miliar (sekitar Rp59,8 triliun dengan asumsi kurs Rp13.000),” ungkap Kepala BKPM, Thomas dalam keterangan tertulis, Kamis (29/9).

Saat di London, kata Thomas, dirinya hadir sebagai pembicara utama dalam forum “Business Forum: Infrastructure Investment Opportunity in Indonesia” yang bertempat di KBRI London. Acara tersebut merupakan kerjasama BKPM dengan KBRI London, Badan Pengusahaan Kawasan Tanjung Pinang, UK-ASEAN Business Council, Asia House, dan Allen & Overy. Forum dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk Inggris dan Irlandia, Rizal Sukma.

Thomas menjelaskan bahwa forum yang dihadiri sekitar 130 pengusaha Inggris itu begitu berarti bagi Indonesia dan Inggris, mengingat Inggris merupakan negara asal investasi terbesar ke-7 di Indonesia, sementara Indonesia adalah negara tujuan outward investment Inggris terbesar ke-14 pada periode 2011 sampai semester I tahun 2016.

Thomas berkaca dari data Financial Times yang menunjukkan potensi investasi Inggris ke Indonesia masih cukup besar. Tanah air menerima kurang lebih 1% dari total FDI ke dunia atau 23% dari total FDI Inggris ke ASEAN.

“Realisasi investasi Inggris di Indonesia sejak tahun 2011-semester I 2016 mencapai US$ 4,6 miliar dengan proporsi investasi terbesar berasal dari sektor kimia dan farmasi sebesar 55%, industri makanan 19.6%, dan tanaman pangan dan perkebunan 12.5%,” ujarnya.

Thomas menambahkan perhelatan itu juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di antaranya terkait reformasi kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia guna memperbaiki iklim investasi seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelayanan Investasi Tiga Jam dan Konstruksi Langsung, penyederhanaan perizinan, insentif pajak, dan pusat logistik berikat. “Peluang investasi di Indonesia, khususnya pada sektor infrastruktur juga,” kata Thomas.

Selain itu, Thomas juga menyampaikan program-program pemerintah yang akan membuat perekonomian Indonesia lebih kuat di masa mendatang. “Misal program Tax Amnesty yang akan berdampak positif dengan meningkatkan database pembayar pajak di Indonesia,” lanjut Thomas.

Selain Thomas, turut memberikan paparan adalah Walikota Tanjung Pinang yang mempromosikan peluang investasi infrastruktur di Kota Tanjung Pinang, perwakilan dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang menyampaikan peluang investasi pada infrastruktur prioritas, Kantor Hukum Allen & Overy mengenai Aspek Hukum dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia, dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) mengenai kebutuhan investasi infastruktur di Indonesia serta peran PT SMI sebagai perusahaan pendanaan infrastruktur.

Musdianto

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan