Pekerja melakukan pemasangan kabl listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Cikajang, Garut, Kamis (25/8). Presiden Joko Widodo menekankan agar daerah-daerah yang kurang pasokan listrik diberikan prioritas dalam pembangunan kelistrikan. Baik lewat percepatan dengan mobile power plant maupun lewat kapal, sehingga keluhan dari masyarakat bisa diatasi. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyinggung PT PLN (Persero) agar tidak hanya menuntut untuk mencabut subsidi pada 18,7 juta pelanggan 900 VA, namun semestinya juga harus mampu menekan angka losses yang relatif masih besar.

Tidak hanya itu, INDEF juga meminta agar PLN dikelola lebih profesional dan transparan serta tidak memperbesar utang secara terus-menerus. Karena dengan losses yang besar serta beban hutang yang tidak sedikit, secara otomasi akan mengganggu finansial BUMN itu.

“PLN harus melakukan efisiensi dari losses. Kemudian kalau utang banyak, otomatis akan membebankan PLN. Makanya PLN harus transparan dan perlu diawasi,” kata Direktur INDEF, Enny Sri Hartati di Gedung Dewan Pers, Minggu (2/10)

Sebenarnya masalah losses atau kebocoran di PLN sudah pernah disinggung juga oleh Kementerian ESDM. Menurut Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman, terdapat lebih dari Rp24 triliun losses yang dialami oleh PLN pertahun.

Namun tambah Jarman, pihaknya akan terus menekan PLN untuk mengurangi Kebocoran secara bertahap, terlebih tahun ini PLN harus melakukan efisiensi lantaran tidak mendapat tambahan subsidi.

“Tahun kemaren losses nya 8,89 persen akan turun secara bertahap. Kalau DPR minta dikurangi tahun ini menjadi 8, artinya penghematan 0,1 setara 300 miliar. Karena 1 persennya 3 triliun,” kata Jarman.

Dadangsah

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan