Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi mendukung rencana pemerintah menerbitkan draft terkait kebijakan reformasi hukum.
Ia berpandangan, dalam draft tahap pertama berisikan tiga poin tengah dibahas pemerintah, yakni terkait revitalisasi hukum pemberantasan suap dan pungli, penyelundupan barang, dan over kapasitas lapas.
“Revitalisasi hukum terhadap pemberantasan jenis-jenis kejahatan tersebut, saat ini kehadirannya sangat dibutuhkan. Revitalisasi hukum bisa memengaruhi iklim pertumbuhan ekonomi negara,” kata Taufiqulhadi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (10/10).
Terlebih, sambung dia, menjamurnya praktik suap dan pungli di sektor birokrasi telah menghambat laju investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga, selama ini, persoalan perizinan sangat rawan diperdagangkan.
“Akibatnya iklim good governance yang sejatinya ideal suatu birokrasi tidak berjalan dan berimbas pada sektor pelayanan publik yang tidak prima,”ucap dia.
Oleh karena itu, dia mengharapkan, melalui paket kebijakan reformasi hukum ini dapat tercipta siklus birokrasi yang sehat, akuntabel, profesional, dan transparan.
“Termasuk dalam hal reformasi hukum untuk mengatasi penyelundupan barang, kejahatan ini juga sangat memberikan impak buruk pada pendapatan perekonomian negara,”tandas dia.(Novrizal Sikumbang)
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid
