Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memberikan pandangan pada acara diskusi di Jakarta, Sabtu (16/4/2016). Diskusi ini membahas tema "Pro Kontra Audit Sumber Waras". FOTO: AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pemerintah lebih baik menjalankan ketentuan hukum yang sudah ada, tidak perlu melakukan reformasi hukum melalui paket kebijakan yang akan dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

“Reformasi hukum apa yang mau dijalankan. Hukumnya sudah jelas kok. Tinggal bagaimana diimplementasikan, hukum ditegakkan seadil-adilnya, penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, disiplin. Saya kira tidak perlu ada reformasi hukum sebenernya,” kata Fadli, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (12/10).

Ini masalahnya, bukan pada norma hukumnya, melainkan soal bagaimana konsistensi penegakan hukum dijalankan secara jelas.

“Sehingga aparaturnya. Ini persoalannya pada sumber daya manusia penegakan hukum dan kemauan pemerintah menegakkan hukum, bukan pada paket-paket itu,”ujar politikus Gerindra.

Menurut dia, paket yang dikeluarkan tidak jelas menyasar pada apa yang mau di reformasi hukum.

“Yang direformasi apanya, apakah normanya, aparatnya atau apa. Ini banyak ketidakjelasan. Membuat sesuatu yang seolah-olah baru padahal sudah ada. Jadi kalau mau tegakkan hukum, tegakkan hukum seadil-adilnya objektif, dan profesional,” ucap dia.

“Sekarang di masyarakat tidak ada keadilan hukum. Hukum sangat tumpul ke atas, tajam ke bawah, hukum serigkali jadi alat politik dan kekuasaan. Itu masalahnya, jadi tidak perlu ada reformasi-reformasian,”tandasnya.(Novrizal Sikumbang)

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid