Jakarta, Aktual.com – Politikus PKB Jazilul Fawaid mengatakan kecurigaan soal dugaan Presiden Jokowi tengah melakukan pengalihan isu atas penistaan agama yang dilakukan Ahok terkait reaksinya di kasus Pungli di Kementerian Perhubungan bisa saja terjadi.
Bilamana, sambung dia, moment yang dijadikan konsen presiden tidak menjadi gerakan nasional dan mereformasi birokrasi hingga ke daerah atas pelayanan publik.
“Di era demokrasi itu siapapun boleh menilai langkah pemimpinnya, termasuk ada yang curiga, itu dengan nada curiga sah-sah saja orang bercuriga kalau ini tidak ada tindak lanjutnya,” kata Jazilul, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (12/10).
“Tapi kalau hanya (sampai di momen) ini saja bisa curigai seperti itu, yaitu momen kemarin hanya memancing kecurigaan untuk mengalihkan isu saja,”tambah dia.
Menurut dia, soal Pungli tidak terlepas dari budaya masyarakat maupun aparat sebagai pelayan publik, sehingga perlu adanya satu sistem dalam peningkatan pelayanan.
“Kami mendukung langkah presiden terkait pungli, akar-akar pungli dilihat secara menyeluruh karena masih ada budaya, solusinya satu membuat sistem menggunakan teknologi dalam peningkatan pelayanan,”ujar dia.
“Kemudian, reformasi birokrasi memperbaiki mental aparatur dan masyarakat, karena uang terima kasih itu biasa di kita, makanya kategori Pungli itu apa, masuk di korupsi atau tidak?. Pungli gratifikasi setau saya bukan korupsi, tapi di tingkat tertentu bisa masuk Tiopikor kalau merugikan keuangan negara,” tandas anggota komisi III DPR RI itu.(Novrizal Sikumbang)
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid
