Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani mengaku mendapat beberapa laporan dari masyarakat terkait pungutan liar atau pungli. Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beberapa waktu lalu.
“Banyak laporan yang saya terima terkait pungli ini, utama dari pengusaha kapal yang di daerah. Keluhan mereka setelah adanya kejadian ini hampir semua perizinan usaha kapal di daerah tidak mau melayani masyarakat yang datang untuk mengurus perizinan,” ujar Miryam di Jakarta, Kamis (13/10).
Politikus Partai Hanura ini menjelaskan, pungli tidak seharusnya terjadi apabila pejabat dinas perhubungan dari pusat sampai ke daerah memahami tugas dan fungsinya secara baik.
Jika laporan ini benar, maka bisa disimpulkan bahwa reformasi birokrasi masih belum sepenuhnya berjalan. Padahal persoalan ini menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi dalam nawacitanya.
“Saya sudah meminta pimpinan Komisi V untuk sidak ke daerah guna menyikapi persoalan ini. Jangan sampai peristiwa OTT berimbas terhadap pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh jajaran Kemenhub,” tegas dia.
Miryam meminta, apapun alasannya, pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh ada yang tutup. Menteri Perhubungan, kata dia, harus memastikan hal tersebut dengan benar-benar.
“Banyak pekerjaan rumah soal reformasi birokrasi dalam tubuh kemenhub yang harus segera diatasi oleh Pak Menteri dengan segera,” tandas Miryam.
*Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
