Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) mendengarkan pertanyaan anggota Komisi III saat rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/9). Raker tersebut diantaranya membahas evaluasi pengawasan orang asing serta memberi penjelasan soal status kewarganegaraan mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mewacanakan untuk menjadikan pulau-pulau terluar sebagai penjara berkeamanan tinggi yang digunakan sebagai tempat bagi teroris, bandar narkoba dan pelaku tindak pidana korupsi.

“Ada keinginan untuk mebuat lapas khusus di pulau-pulau terluar untuk menjadi lapas ‘super maximum security’ seperti bagi bandar narkoba, teroris termasuk koruptor-koruptor yang hukumannya besar,” kata Yasonna usai membuka Jambore Narapidana untuk Kemanusiaan di Sarana Olahraga Merdeka, Garut, Jawa Barat pada Kamis (13/10).

Wacana itu timbul sebagai salah satu upaya untuk merespon paket reformasi hukum yang diluncurkan Presiden Joko Widodo antara lain, berisi program pengurangan penjara yang terlalu penuh atau ‘overcrowded’ penjara.

“Upaya pengurangan kapasitas lapas itu sudah kita lakukan misalnya kita akan melakukan redistribusi ke lapas-lapas yang lebih jarang kemudian penambahan kapasitas. Kami mendapat tambahan anggaran yang lumayan tahun ini untuk bisa menambah 5000-an ‘space’ bagi warga binaan,” tambah Yasonna.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby