Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan hukum acara pemidanaan terhadap korporasi atau perusahaan yang saat ini masih diproses bersama Mahkamah Agung nantinya diberlakukan kepada perusahaan tergolong Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
“Tidak hanya perusahaan swasta, tapi juga BUMN dan BUMD, karena apa? Bagi kami, BUMN-BUMD itu meskipun 100 persen sahamnya dipimpin oleh negara, dia juga harus bertanggung jawab juga saat melakukan kesalahan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/10).
Alex mengatakan ada kemungkinan bahwa perusahaan plat merah melakukan aksi suap, misalnya bekerja sama dengan pihak swasta untuk menggelembungkan anggaran (mark up) sebuah proyek.
Ia pun berharap hukum acara pemidanaan korporasi bisa selesai akhir tahun sehingga bisa memproses perusahaan yang menjadi pelaku pidana korupsi.
Adapun aturan yang masih digodok dalam bentuk Peraturan MA (Perma) untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi ini dinilai memiliki dampak efek jera yang lebih besar.
Menurut dia, sejauh ini penanganan perkara korupsi yang melibatkan perusahaan, hanya mempidanakan pelakunya saja, seperti komisaris atau direktur perusahaan.
“Yang jelas dampaknya itu jika korporasi jadi dipidanakan, itu akan ada efek jera yang lebih besar karena kita tidak hanya memproses pemberi suapnya atau pengurus perusahaanya, tetapi juga menerapkan denda terhadap korporasinya,” ujar Alex.
Saat ini, KPK pun juga sedang mengkaji besaran denda yang akan dijatuhkan terhadap perusahaan yang terlibat korupso karena mungkin saja denda tersebut lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan tindak pidana korupsi.
KPK mencatat 146 pelaku korupsi berasal dari sektor swasta. Setidaknya 80 persen ke atas korupsi di Indonesia melibatkan dunia usaha, khususnya swasta dan 90 persen korupsi di daerah melibatkan pengadaan barang dan jasa.
ant
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
