Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui sampai saat ini peringkat Indonesia terkait biaya logistik masih sangat tinggi. Sehingga levelnya kedodoran dibanding negara-negara lain.
Bahkan, menurutnya, di antara negara-negara ASEAN saja Indonesia masih kesalip. Untuk itu pemerintah harus terus melakukan pembenahan tata logistik. Salah satunya yang sudah ada yaitu pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB).
“Karena Indonesia ini bukan hanya sebagai pasar besar, tapi juga harus mampu menjadi pusat logistik dan produksi. Karena kontribusi Indonesia ini tak hanya dinanti bagi pertumbuhan nasional tapi juga oleh negara-negara di kawasan,” tandas Menkeu di acara Jakarta International Logistics Summit and Expo (JILSE), di Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/10).
Menkeu merilis hasil survey Bank Dunia terkait Logistic Performance Index tahun 2016. Ternyata, posisi Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain, bahkan negara dari ASEAN.
“Survey itu dilakukan terhadap 160 negara. Posisi kita di negara-negara ASEN sangat tertinggal. Posisi Singapura di peringkat lima, Malaysia ke-32, Thailand ke-45, sedangkan kita berada di posisi 63. Jerman berada di posisi pertama yang paling efisien,” keluh Sri Mulyani.
Menurut mantan Direktur Bank Dunia ini, survey tersebut tak bisa dianggap enteng. Karena dari lima unsur yang disurvey Bank Dunia, ada dua kriteria di mana posisi Indonesia sangat tertinggal.
Kriteria logistik yang dinilai itu adalah, terkait infrastruktur, kualitas jasa logistik, kemudahan pengiriman dari pihak otoritas dalam hal ini Bea Cukai, ketepatan waktu, serta efisiensi pengeluaran barang di perbatasan.
“Dari lima komponen itu, posisi kita sangat rendah. Yaitu rendahnya kualitas infrastruktur dan layanan logistik. Dalam hal ini proses kepabeanan serta perizinan dari ekspor impor yang masih harus diperbaiki. Sehingga survey ini menjadi peringatan bagi kita,” papar dia.
Apalagi saat ini, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sangat peduli dengan perbaikan logistik yang telah menjadi visi pemerintah.
Untuk itu, kata dia, arah kebijakan di bidang logistik ini tak hanya membangun pusat logistik di wilayah-wilayah, tapi juga ke depan harus bisa menciptakan hub logistik takbhanyabuntuk pertumbuhan nasional, melainkan untuk pertumbuhan regional.
Beberapa hal yang dilakukan pemerintah, lanjutnya, jika ingin menjadi hub logistik dinkawasannAsia Pasifik maka harus bisa menjalankan beberapa hal ini.
“Pertama, terkait infrastruktur yang bagus. Untuk itu selain menggunakan dana-dana APBN dengan melalui BUMN, jugs dengan dana-dana swasta untuk mrningjatka kualitas infrastruktir, baik itu di laut (kepelabuhan), jalan raya atau kebandarudaraan,” papar dia.
Kedua, menumbuhkan sentra-sentra logistik dalam bentuk PLB di seluruh Indonesia. Sehingga akan menciptakan infrastruktur dengan skala ekonomis dan efsien. Dan jangan sampai ada infrastruktur tapi di sekitarnya tidak berkembang, jadinya tak termanfaatkan.
Ketiga, menggenjot pertumbuhan transportasi darat, laut dan darat. Serta keempat, berkembangnya akses pelayaran yang semakin efektif.(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
