Semarang, Aktual.com – Ketua DPD II Partai Golkar Kota Semarang Petit Widiatmoko menilai, keberadaan pedagang kaki lima liar semestinya bisa dicegah dan diantisipasi sebelum menjamur.
“Pemerintah Kota Semarang kan punya aparat pemerintahan sampai kelurahan. Semestinya, mereka ini bisa mengantisipasi jika ada PKL liar di wilayahnya. Bukannya dibiarkan,” katanya di Semarang, Kamis (20/10).
Hal tersebut diungkapkan Petit di sela kegiatan Tasyakuran Hari Ulang Tahun Ke-52 Partai Golkar yang berlangsung di Kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
Jika keberadaan PKL-PKL liar itu dibiarkan, kata dia, tentunya akan diikuti kemunculan PKL-PKL lainnya yang semakin menjamur sehingga nantinya pemerintah kesulitan untuk melakukan penertiban.
“Bukan hanya di jalan-jalan protokol, selama ini keberadaan PKL kan merebak di berbagai wilayah. Di sini, peran aparat kelurahan untuk melakukan antisipasi sebelum PKL kian banyak.”
Di sisi lain, kata dia, selama ini masih ada oknum aparat pemerintah yang justru menarik retribusi meski sudah mengetahui keberadaan PKL di wilayah itu jelas melanggar peraturan daerah.
“Kalau sudah tahu PKL itu tidak resmi, ya, jangan ditarik retribusi. Sebenarnya, mereka (PKL, red.) ini kan berjualan untuk menghidupi keluarganya juga karena tidak bisa bekerja lainnya.”
Sementara, kata dia, pemerintah juga berkewajiban menyediakan lapangan kerja yang layak bagi warga negaranya sehingga akhirnya PKL berjualan karena sudah tidak ada lapangan kerja yang lainnya.
Menanggapi rencana Pemkot Semarang yang akan menggandeng kepolisian untuk membantu menertibkan PKL, Petit mengatakan sebenarnya pelibatan aparat kepolisian tidak masalah sepanjang sesuai aturan.
Namun, dia mengingatkan langkah paling utama yang harus ditempuh untuk menata dan menertibkan PKL adalah melalui dialog terlebih dulu untuk menemukan jalan keluar atau solusi terbaiknya.
“Jadi, jangan sekadar menggusur. Kalau sekadar menggusur, nanti pasti ada (menimbulkan, red.) pengangguran. Intinya, komunikasi dulu secara baik. Jangan dengan model destruktif.”
Sebelumnya, Wakil wali kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menegaskan tidak akan segan menggandeng pihak kepolisian untuk membantu Satpol PP dalam menertibkan PKL-PKL liar yang membandel.
“Saya sudah berkali-kali bicara dengan Satpol PP, dengan Dinas Pasar juga. Kalau memang kewalahan tertibkan PKL, gandeng saja pihak kepolisian,” kata Ita, sapaan akrab Hevearita.
Bahkan, kata dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk membahas persoalan itu dan dari pimpinan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang memberikan “lampu hijau”.
“Kami sudah meminta kepada Pak Kapolrestabes agar dibantu (menertibkan PKL, red.), dan dari beliau juga sudah memberikan ‘lampu hijau’. Tinggal bagaimana nanti ‘mapping’-nya.”
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Wisnu
