Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Kantor Berita ANTARA, TVRI dan RRI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/10). Wawancara tersebut membahas pencapaian dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, diantaranya dalam bidang kemaritiman dan tax amnesty. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/16.

Jakarta, Aktual.com, Mantan Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas, sekaligus Pengamat Ekonomi dan Energi dari UGM, Fahmy Radhi merasa pesimis jika pemerintah mampu mewujudkan BBM satu harga di seluruh Indonesia.

Hal ini ia nyatakan karena Janji yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terucap tanpa didasari kajian dan perhitungan dengan kondisi bisnis di sektor distribusi BBM. Dengan kata lain, Presiden menjanjikan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan kajian, sehingga banyak hal yang terbentur dan dipaksa untuk mewujudkan Janji seorang Presiden.

Fahmy melanjutkan, seharusnya Menteri Jonan memberikan masukan kepada Presiden sebelum menjanjikan suatu kebijakan. Fahmy meyakini kebijakan satu harga BBM ini akan seperti Janji Presiden Jokowi menurunkan harga gas untuk industri menjadi USD 6 per Mbtu, hingga kini janji itu berujung kesulitan dalam realisasinya karena banyak menemukan kendala.

“Kalau Jonan paham, mestinya dia memberikan masukan ke Presiden bahwa kebijakan BBM satu harga merupakan kebijakan hampir mustahil,” kata Fahmy Radhi, Minggu (23/10)

Kemudian dengan kondisi harga minyak dunia yang relatif murah, saat ini memang memungkinkan Pertamina mampu mengalokasikan keuntungannya di Indonesia bagian barat untuk menutupi cost transportasi distribusi ke wilayah marginal.

Kondisi ini pun mencatat bahwa Pertamina telah melakukan penjualan dengan harga ketidak ekonomian atau mengambil untung terlalu besar di wilayah Indonesia bagian barat dari selisih harga minyak dunia. Apalagi misalkan nanti dalam kondisi harga minyak dunia melambung, maka permasalahan menjadi komplikasi.

“Pertanyaannya sampai kapan Pertamina mampu menanggung biaya transportasi yang amat besar? Saya prediksikan lebih dari setahun Pertamina akan kelimpungan menanggung beban tersebut. Kebijakan BBM satu harga tidak akan sustain. Kalau benar BBM satu harga hanya berlangsung kurang dari satu tahun, tidak diragukan lagi bahwa instruksi Jokowi untuk menetapkan kebijakan BBM satu harga hanya untuk pencitraan doang,” tandasnya.
Laporan: Dadangsah Dapunta

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby