Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Zudan Arif Fadullah (kanan) memaparkan hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo membahas peningkatan kualitas pegawai negeri sipil (PNS), di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (9/6). Dalam pertemuan tersebut Presiden berharap Korpri dan seluruh ASN (aparatur sipil negara) merubah pola pikir, dan mengubah paradigma jika saat ini sedang terjadi persaingan yang ketat antar ASN sendiri , maupun persaingan ASN dengan dengan dunia luar seperti MEA (masyarakat ekonomi Asean). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/foc/16.

Jakarta, Aktual.com – Diam-diam Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh, menurunkan enam tim ke enam kabupaten/kota untuk mengecek praktik pungutan liar dan percaloan di jajaran Dinas Dukcapil setempat.

Menurut Zudan, dari hasil pantauan enam tim tadi, ternyata di enam daerah tersebut semuanya masih ada calo, dan empat daerah masih ada pungli. “Terpantau juga ternyata hanya dua daerah yang bersih tidak ada pungutan liar di sana,” ungkap Zudan tanpa menyebut nama-nama wilayah yang dipantaunya, di Jakarta, Sabtu (22/10) malam.

Oleh sebab itu, Zudan menginstruksikan kepada Kepala Dinas Dukcapil di enam daerah itu agar segera menyetop pungli dan calo di kantor Disdukcapil kecamatan hingga kelurahan atau desa. “Tolong dikumpulkan dan diberi pengarahan karena akan ada tim buser yang diam-diam akan diturunkan untuk menangkap calo dan pungli,” kata Zudan mengingatkan dengan sungguh-sungguh.

Anak buah Mendagri Tjahjo Kumulo ini menuturkan, cakupan perekaman nasional KTP elektronik hingga saat ini sudah mencapai 92,3 persen. Untuk itu, Zudan memerintahkan kepada Kepala Dinas Dukcapil di daerah yang cakupan perekaman masih di bawah target nasional segera berbenah. “Segenap aparatur sipil di Dukcapil ayo singsingkan lengan baju. Bekerjalah lebih sistematis dan terprogram. Untuk Kadis yang sudah melampaui target nasional salut dan hormat dari saya,” kata Zudan memuji aparatur sipilnya.

Terkait cakupan akta lahir, Zudan mengungkapkan, saat ini pencapaiannya sudah 68 persen di seluruh Indonesia. Untuk bagian ini, Zudan menginstruksikan kepada daerah yang cakupan akta lahir di sana masih di bawah target nasional agar segera bangkit. “Kejar akta lahir dari Rumah Sakit, TK, PAUD, SD dengan sistem jemput bola dan kerjasama secara terpadu maupun terobosan lainnya,” kata Zudan sembari tak lupa memberikan salut dan hormat bagi Kepala Dinas yang sudah mencapai di atas target nasional.

Zudan juga mendorong segenap jajarannya agar mempercepat penyerapan dana, mumpung masih ada waktu dua bulan di tahun ini. “Saat ini masih ada dana Rp 251 miliar yang belum diserap. Jangan sampai ada anggaran yang tidak terpakai,” tekan Zudan mewanti-wanti.

Di samping itu, Zudan mengarahkan anak buahnya agar mengembangkan jargon ‘Salam 10 Menit’ demi meningkatkan kualitas layanan pengurusan akta dan dokumen kependudukan seperti surat pindah dan Kartu Keluarga.

Zudan menghendaki layanan selesai dalam hitungan menit, maksimal hitungan jam. “Kembangkan salam 10 menit agar masyarakat bahagia. Saya instruksikan agar para kepala dinas untuk melakukan uji coba dan simulasi kecepatan layanan sehingga tahu seberapa cepat layanan bisa diberikan untuk masyarakat,” kata Zudan.

Zudan mengajak kepada seluruh jajarannya untuk berani berinovasi dan keluar dari zona nyaman. Dengan memanfaatkan teknologi, Zudan mendorong aparatur sipil negara di jajarannya membangun zona nyaman baru, dan meninggalkan pola kerja manual.

“Geser pola manual menuju digital. Bila ada kesulitan dan keraguan segera kontak kami. Never give up, jangan pernah menyerah. Dukcapil Bisa! Dukcapil maju terus,” pesan Zudan Arif Fakrulloh.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan