Jakarta, Aktual.com – Bank Indonesia menilai industri perbankan tidak perlu khawatir akan terjadi “kekeringan” atau kekurangan likuiditas menjelang akhir tahun ini.
Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara mengatakan, dana repatriasi dari program amnesti pajak serta belanja pemerintah yang biasanya meningkat di kuartal IV, akan menopang likuiditas.
“Di kuartal IV, repatriasi yang September (Periode I) belum masuk, sekarang Rp120 triliun itu masuk, yang dari periode kedua juga akan masuk. Jadi perbankan tidak perlu khawatir likuiditas. Pemerintah di kuartal IV juga pasti ada dong pengeluaran,” ujar Mirza di Jakarta, Senin (24/10).
Sebelumnya, bank-bank menengah kecil disebutkan mengalami masalah likuiditas karena dana deposito dan tabungan diambil oleh nasabah untuk membayar uang tebusan amnesti pajak.
Namun, masalah likuiditas tersebut diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan menggelontorkan likuiditas ke pasar yang disebutkan mencapai Rp70 triliun.
Mirza sendiri menilai perbankan kurang tepat membaca situasi di mana pada periode pertama amnesti pajak (Juli-September) ada kebutuhan untuk membayar uang tebusan, namun dana repatriasinya sendiri belum masuk.
“Pada waktu itu, pemerintah juga sedang menghemat pengeluaran. Tapi BI menambah likuiditas dengan menambah dua kali term repo yang ‘overnight’, kemudian (likuiditas) kembali normal,” kata Mirza.
Operasi moneter yang dilakukan BI sendiri sejauh ini dinilai sudah cukup untuk menjaga likuiditas tanpa bank sentral perlu melakukan pelonggaran giro wajib minimum (GWM) untuk memacu penyaluran kredit perbankan.
Sebab, apabila nantinya dana repatriasi masuk lalu likuiditas menjadi berlimpah, dikhawatirkan dana tersebut justru akan kembali lagi masuk ke Bank Indonesia.
ANT
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
