Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus kian kuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Namun demikian, kalangan sektor usaha juga disebutnya harus ikut menjaga stabilitas sistem keuangan tersebut. Mengingat, bahwa kondisi perekonomian global masih menjadi risiko besar yang membuat pelemahan di beberapa sektor perekonomian nasional.
“Makanya kami terus melakukan identifikasi dari sisi sektor usaha dan melakukan atau menjamin bahwa proses intermediasi dari perbankan itu bisa dilakukan. Atau dalam arti, pihak bank sendiri harus dalam kondisi cukup sehat,” cetus Menkeu, di Jakarta, Senin (24/10).
Dengan demikian, kata dia, dari sisi perbankan diharapkan tak ada lagi kendala dalam melakukan fungsi intermediasinya. Bahkan pemerintah juga berharap, dana-dana investasi yang diperlukan untuk ekspansi perusahaan bisa semakin banyak.
“Hal seperti itu semua sudah dikomunikasikan. Kami melihat, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua memang tinggi mencapai 5,18 persen. Tapi di kuartal ketiga barangkali lebih rendah lagi, namun kami akan lakukan langkah-langkah persiapan agar tidak menciptakan kondisi yang seolah-olah trennya menurun,” papar dia.
Untuk itu, menurut dia, pemerintah berharap agar kemampuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus bisa memanfaatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan baik.
“Karena jumlah PMN yang disetujui dari 2015 ke 2016 itu angkanya cukup signifikan. Makanya harus terus dipantau, sehingga dari sisi jumlah anggaran yang dimasukkan ke neraca BUMN itu bisa semakin di-leverage. Jadi kita make sure PMN bisa berikan dampak positif,” tandasnya.
Selain, kata dia, agar stabilitas sistem keuangan semakin kuat, maka Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Minimum (UMKM) harus efektif bisa menjadi buffer dati goncangan ekonomi dan berdampak ke sektor riil.
“Dan apalagi memang, saat ini dengan adanya pelemahan global itu, dampak ke daerah yang paling terpukul adalah daerah-daerah yang menghasilkan komoditas,” jelasnya.
Dia mencontohkan, Kalimantan dan Papua adalah daerah yang mengalami dampak yang cukup tinggi. Untuk Sulawesi relatif positif, namun tidak merata dan hanya di beberapa kabupaten saja. Sedang Sumatera dan Jawa relatif masih sama.
“Ini juga kita melihat antar region di Indonesia berbeda-beda pengaruhnya dari ekonomi global tersebut,” tandas Menkeu.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
