Jakarta, Aktual.com – Laju kemiskinan yang masih berada di angka 10,5 persen, dirasa oleh pemerintah sulit diturunkan karena masih banyak masyarakat yang hidup di garis kemiskinan.
Sehingga jika ada kebijakan yang salah atau menyebabkan daya belinya merosot, maka langsung menyebabkan mereka terjerumus ke dasar kemiskinan.
“Memang susah (untuk menurunkan kemiskinan). Lebih mudah menurunkan dari 15 persen menjadi 10 persen. Karena semakin kecil semakin sulit. Apalagi masih banyak yang berada di garis kemiskinan,” ujar Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (25/10).
Menurut Bambang, dengan adanya angka kemiskinan sebesar 10 persen, maka para kelompok di bawah yang masih membutuhkan waktu untuk naik mendekati garis kemiskinan itu akan panjang.
“Ini membuat menekan angka kemiskinan di bawah 10 persen itu membutuhkan ekstra effort yang luar biasa,” jelas Bambang.
Kendati mengakui butuh waktu panjang, Bambang sendiri tak bisa memastikan berapa lama waktu bisa ditempuh untuk menekan angka kemiskinan itu.
“Butuh berapa tahun? Saya kira bukan masalah. Yang penting butuh konsistensi kita dalam program-program yang bisa membantu mereka,” jelas dia.
Program-program itu seperti Program Keluarga Harapan (PKH) harus diperkuat lagi. Termasuk juga harus fokus penyediaan akses kesehatan pendidikan sanitasi dan air bersih.
“Jadi, infrastruktur sanitasi air bersih harus merata ke seluruh rumah tangga di Indonesia,” tegas Bambang.
Selain itu, pemerintah juga fokus untuk menyalurkan bantuan via voucher pangan. Sehingga, langkah ini bisa tepat sasaran dan tak bisa untuk membeli beras tapi juga untuk kebutuhan pokok lainnya.
“Dengan sistem voucher ini, harusnya bisa lebih hemat karena lebih tepat sasaran dan kemungkinan bocor lebih kecil,” klaim Bambang.
Namun demikian, kendati pemerintah mencoba untuk mengurangi kemiskinan, sayangnya untuk anggaran dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk bantuan ke kleuarga miskin daribyang biasanya Rp150 ribu per bulan per keluarga menjadi Rp132 ribu.
“Memang akhirnya anggaran untuk enam juta penerima itu diperkecil angkanya,” pungkas Bambang.
*Bustomi
Artikel ini ditulis oleh:
