Menko Polhukam Wiranto berpose sebelum mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7). Presiden Joko Widodo melakukan perombakan terhadap 12 menteri dan satu kepala badan dalam Kabinet Kerja. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pd/16.

Jakarta, Aktual.com – Menko Polhukam Wiranto menyebut ada beberapa percepatan pembangunan nasional dalam 2 tahun di bidang politik, hukum dan keamanan yang merupakan agenda strategis pemerintahan Jokowi-JK.

“Perwujudan Nawacita di bidang ini untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum,” kata Menko Polhukam Wiranto, di Jakarta, Rabu (26/10).

Wiranto menyebut beberapa keberhasilan bidang hukum lainnya, yakni Kejaksaan Agung yang berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp14,2 triliun selama Januari-September 2016.

Selanjutnya pemerintahan Jokowi-JK berhasil melakukan deregulasi Peraturan Daerah dengan mencabut 3.143 Perda-Perda bermasalah.

Program Tax Amnesty sebagai terobosan bidang hukum perpajakan hingga bulan Oktober telah berhasil meraih angka tebusan sebesar Rp97,15 triliun atau sebesar 60 persen dari target Rp165 triliun.

Penangkapan buronan koruptor yaitu Samadikun Hartono (kasus BLBI 1998) di Cina pada 14 April 2016, Totok Ary Prabowo (mantan Bupati Temanggung) di Kamboja pada 12 September 2015 dan Hartawan Aluwi (Kasus Bank Century) di Singapura pada 22 April 2016.

Meluncurkan Paket Kebijakan Reformasi Hukum Tahap I yaitu Pemberantasan pungutan liar; Pemberantasan penyelundupan; Percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB; Relokasi lapas yang telah over-capacity; Perbaikan layanan hak paten merk dan desain.

Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS SABER PUNGLI) melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 sebagai bagian dari realisasi Paket Reformasi Hukum Tahap Pertama.

Untuk bidang politik, Wiranto mengatakan beberapa capaian selama dua tahun terakhir ini, yakni konsolidasi politik yang menghasilkan perimbangan kekuatan politik di parlemen, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan efektif karena didukung oleh DPR.

Kedua, Terobosan politik berupa Pilkada Serentak di tahun 2015 berlangsung sukses dengan angka partisipasi pemilih sebesar 69,6 persen; Ketiga, Indeks Demokrasi Indonesia pada 2015 meningkat menjadi 73,12 jika diukur dengan indikator dan variabel yang sama dengan Tahun 2014 yang saat itu mencapai angka 73,04.

 

*ant

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Antara